Surabaya, Technology-Indonesia.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Meeting ke-51 di Surabaya pada 18-22 Maret 2019. SEAFDEC Council Meeting mempertemukan pejabat perikanan tertinggi dari 11 negara anggota untuk membahas isu-isu strategis regional.
Alternate Council Director Indonesia sekaligus Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja menyatakan salah satu tujuan pertemuan ini adalah membangun persamaan persepsi terkait pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
“Pertemuan ini nantinya akan menghasilkan kesepakatan dan kebijakan untuk mendorong masyarakat ASEAN memerangi IUU Fishing, mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan akuakultur yang berkelanjutan,” ucap Sjarief pada pembukaan SEAFDEC Council Meeting ke-51 di Hotel Shangri-la, Surabaya, pada Senin (18/3/2019).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Delegasi Kamboja, H.E. Eng Cheasan menyampaikan capaian kerja sama SEAFDEC dengan negara anggota lainnya pada masa kepemimpinan (chairmanship) Kamboja tahun 2018-2019, terutama dalam pengembangan kapasitas kepada multi-stakeholder sektor perikanan ASEAN.
“Sebagaimana yang telah kita lakukan pada Council Meeting tahun lalu, saya yakin hal ini juga akan kita capai dalam sidang beberapa hari ke depan,” ujarnya.
Sejalan dengan Cheasan, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya mengapresiasi dipilihnya Jawa Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEAFDEC Council Meeting ke-51. “Pertemuan ini dihadiri bukan hanya oleh negara-negara ASEAN dan Jepang, tetapi juga pengamat dari negara mitra dan organisasi regional dan internasional,” ujar Emil.
SEAFDEC Council Meeting ke-51 yang banyak membahas “Perikanan Berkelanjutan” dinilai sangat tepat untuk menemukan upaya dalam mengatasi persoalan tersebut secara bersama-sama. Sidang kali ini diikuti sekitar 100 delegasi yang terdiri dari Dewan Perikanan sebelas negara anggota, Kepala Departemen dan Koordinator Program SEAFDEC, dan Tim Sekretariat SEAFDEC.
Emil mengatakan sejalan dengan hal yang selalu ditekankan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, praktik perikanan berkelanjutan bukan hal yang dapat dilihat manfaatnya dalam waktu singkat melainkan jangka panjang. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dan nelayan dalam mewujudkan capaian tersebut.
“Nelayan perlu terus diyakinkan bahwa memprioritaskan tangkapan ikan berkualitas tinggi lebih penting daripada sekedar kuantitas. Untuk mendapatkan ikan dengan kualitas yang lebih baik, cara menangkap dan memprosesnya juga harus lebih baik,” ujarnya.
Salah satu contoh yang telah dilakukan Menteri Susi, melalui KKP adalah dengan mendistribusikan dan memasang banyak cold storage di dalam kapal. Dengan cara tersebut, diharapkan kualitas hasil tangkapan ikan nelayan menjadi lebih baik, sehingga harga jualnya menjadi lebih tinggi.
Langkah-langkah nyata yang sejalan dengan upaya tersebut perlu terus ditingkatkan, karena menurutnya isu serupa juga dialami oleh negara-negara lain di Asia Tenggara.
“Kami berharap nantinya ada pembahasan yang lebih teknis terkait hal tersebut. Gagasan-gagasan yang dihasilkan dan direkomendasikan dari pertemuan ini, saya harapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menempatkan masyarakat pada posisi terdepan,” tambahnya.
Sebagai informasi, SEAFDEC merupakan organisasi internasional bidang kelautan dan perikanan yang bertujuan mendorong pengembangan sektor perikanan secara berkelanjutan. Sejak didirikan pada 1967, SEAFDEC telah banyak berperan dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Di antaranya menyediakan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pertukaran informasi.
Indonesia diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi Sumber Daya Laut, Aryo Hanggono, sebagai Ketua Delegasi RI, didampingi oleh anggota-anggota terkait lainnya dari unit kerja lingkup KKP.
Turut pula hadir sejumlah mitra kerja SEAFDEC yaitu Food and Agriculture Organization (FAO); United States Agency for International Development, Regional Development Mission for Asia (USAID RDMA); Global Environment Facility (GEF); Sweden Government; dan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CFF).
Persidangan ini akan membahas, dan direncanakan untuk mengesahkan sembilan dokumen kebijakan kerja sama SEAFDEC yang dimaksudkan untuk membantu percepatan pengembangan sektor kelautan dan perikanan ASEAN.
