TechnologyIndonesia.id – Penyusunan peta jalan keantariksaan Indonesia sampai tahun 2045 sangat penting karena menjadi salah satu amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan hal tersebut saat membuka “Kick off Meeting Penyusunan Peta Jalan Keantariksaan Indonesia 2045” di Kantor BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2023).
“BRIN merupakan penanggung jawab utama dari hampir seluruh amanat yang ada di UU tersebut. Sehingga tentu menjadi kewajiban bagi kami untuk menyegerakan pembuatan semacam space policy sampai 2045,” ujar Handoko.
Perlu diketahui, kegiatan keantariksaan secara konsisten telah menunjang berbagai sektor di Indonesia seperti pertanian, kelautan, perikanan, pemantauan lahan, kebencanaan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Keantariksaan yaitu untuk mengoptimalkan keantariksaan bagi kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa.
Namun, arah kebijakan saat ini hanya memandang keantariksaan sebagai sistem pendukung, bukan sebagai sektor khusus. Karena itu, perlu adanya upaya untuk mendorong penyusunan peta jalan keantariksaan yang relevan dan implementatif dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat nasional.
Handoko mengatakan Indonesia merupakan negara khatulistiwa dan juga sebagai pengguna terbesar jasa satelit, baik untuk komersial misalnya satelit penginderaan jauh dan lain sebagainya. Saat ini, BRIN telah menginisiasi berbagai program keantariksaan khususnya penginderaan jauh yang akan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan negara.
“Untuk itu pembuatan peta jalan keantariksaan juga space policy-nya sampai tahun 2045 menjadi sangat krusial, strategis, dan penting bagi kita semua,” tandasnya.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito mengatakan ada beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti program penginderaan jauh, satelit, aeronautik, komersialisasi keantariksaan, serta peroketan dan peluncuran, sains antariksa, dan isu-isu strategis lainnya.
Ia berharap melalui acara ini didapatkan berbagai masukan terkait pandangan dan kebutuhan masing-masing sektor, yakni kementerian/lembaga (k/l), industri/asosiasi, akademisi, dan lainnya. Selain itu, BRIN perlu melihat bagaimana sebetulnya pola-pola atau skema kerja sama yang bisa dilakukan oleh berbagai sektor dan mitra strategis dan lainnya, yang membutuhkan dukungan data informasi terkait keantariksaan.
Hal ini guna mewujudkan peta jalan keantariksaan yang dapat diimplementasikan. Sehingga apa yang kita harapkan bisa mewujudkan sebuah peta jalan keantariksaan yang mencakup seluruh kebutuhan.
Dalam paparannya, Mego membahas sekilas mengenai penyusunan peta jalan keantariksaan Indonesia 2045. Mulai dari latar belakang, capaian BRIN di bidang keantariksaan, rencana induk keantariksaan 2016-2040, tantangan yang dihadapi, hingga kebijakan yang dibutuhkan dan strateginya.
Pada sesi diskusi, dibahas beberapa topik meliputi pembangunan program penginderaan jauh nasional, pembangunan program satelit nasional, pembangunan program aeronautika, pembangunan program komersial keantariksaan nasional, pembangunan program perokretan dan peluncuran nasional, serta pembangunan program sains antariksa.
Dalam diskusi, seluruh sektor yang terlibat, memberikan pandangan dan masukannya untuk merancang peta jalan keantariksaan 2045 yang sesuai kebutuhan.
Pada kesempatan tersebut, Erna Sri Adiningsih selaku Direktur Eksekutif INASA menjelaskan terkait lingkungan strategis keantariksaan, tindak lanjut, dan rekomendasinya. Salah satu poin dalam tindak lanjutnya ialah bahwa peta jalan perlu disusun untuk percepatan dalam capaian peta jalan keantariksaan.
Beberapa poin rekomendasinya meliputi pertama, bahwa perlu adanya percepatan peta jalan keantariksaan. Kedua, target penginderaan jauh perlu dipercepat dalam 5 tahun. Ketiga, access to space menjadi target jangka panjang.
Keempat, perlu adanya keterlibatan swasta/industri dalam kegiatan keantariksaan di berbagai segmen keantariksaan. Kelima, perlu strategi untuk pencapaian target jangka panjang, namun dapat memenuhi kebutuhan urgent dalam jangka pendek.
Keenam, tujuan akhir space policy adalah untuk menciptakan ekosistem keantariksaan yang memungkinkan terciptanya market yang jelas, regulasi yang mendukung, pengembangan teknologi untuk breakthrough, ketersedian sistem pendanaan, dan lain sebagainya.
Erna menambahkan hal penting lain terkait penguatan keantariksaan Indonesia yaitu melalui strategi diplomasi keantariksaan. Peran diplomasi keantariksaan ini juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, swasta dengan membangun kemitraan yang terintegrasi, komprehensif dan multi-stakeholder.
Hal ini dilakukan guna memperoleh dukungan dari komunitas global untuk memajukan keantariksaan di Indonesia. (Sumber brin.go.id)
BRIN Susun Peta Jalan Keantariksaan Indonesia 2045
