Iklim sedang bersahabat ketika Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pakan Mandiri ini diselenggarakan Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Bogor, Senin (23/2) lalu. Seharian penuh para pakar dan praktisi industri pakan ikan berdiskusi mencari solusi bagaimana program pakan mandiiri bisa mendukung target budidaya ikan nasional.
Bertema “Pengembangan Teknologi Pakan Mandiri untuk Mendukung Produksi Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, acaradibuka oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan PerikananDr Achmad Purnomo. Selain arahan dari Ka Balitbang KP. FGD menghadirkan empat narasumber utama. Yaitu, Dr Coco Cokarkin, Direktur Produksi Ditjen Perikanan Budidaya yang membahas “Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI)”, Dr Mas Tri Djoko S (BalitbangKP) membahas “Peluang dan Tantangan Pengembangan Pakan Mandiri”, Dr Nur Bambang Priyo Utomo (Institut Pertanian Bogor) membahas “Strategi Pengembangan Pakan Mandiri Menuju Kedaulatan Pakan Ikan”, dan Denny Indrajaya M.Si (Ketua GPMT) membahas “Kebutuhan Pakan Ikan/Udang Nasional dan Sumber Bahan Bakunya.”
Acara ini dihadiri oleh 121 peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari pejabat dan peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya (P4B), Ditjen Perikanan Budidaya dan P2HP, Balai Besar/Balai/Loka lingkup P4B, Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, kalangan pakar dari Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), IPB, Unpad, BPPT dan Kemenristek Dikti, serta praktisi dari kalangan swasta (PT. Sinta Prima Feedmill, PT. Wonokoyo Group, PT. Matahari Sakti, PT. Comfeed, PT. CP Prima, PT Feedmill Indonesia, PT. Cargill Indonesia, ABILINDO dan AP5I).
Forum mencatat bahwa kebijakan KKP menjadi bangsa mandiri dalam pangan da target produksi perikanan budidaya tahun 2015 (17,9 juta ton: 7,6 juta ton ikan dan 10,3 juta ton rumput laut basah), bahkan target produksi perikanan dua kali lipat menjadi 31,3 juta ton pada 2019, perlu dukungan, perlu dukungan penyediaan pakan ekonomis. Apalagi mengingat biaya pakan sekitar 60-70% biaya produksi.
Pada saat yang sama, pengembangan pakan ikan mandiri melalui Gerpari (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) untuk menekan biaya pakan hingga kurang dari 60 persen merupakan salah satu dari tujuh program unggulan KKP tahun 2015-2019 dalam mencapai perikanan budidaya yang tangguh dan mandiri.
Maka, salah satu alternatif untuk penyediaan pakan yang ekonomis adalah melalui teknologi pakan mandiri yang utamanya diperuntukan bagi pembudidaya ikan air tawar pada skala kecil dan menengah. Komoditas ikan air tawar yang dijadikan sasaran target antara lain ikan nila, patin, lele, mas dan gurame. Hampir setengah kebutuhan pakan ikan/udang nasional yaitu 4,54 juta ton adalah untuk pasokan pakan komoditas air tawar. Diharapkan dengan teknologi pakan mandiri ini kontribusi biaya pakan dalam budidaya ikan dapat ditekan hingga dibawah 50% dari total biaya produksi.
Sejumlah pihak optimis, teknologi pakan mandiri bisa menjadi solusi kebijakan. Pasalnya, tersedia cukup berlimpah beberapa bahan baku lokal pengganti bahan baku impor, antara lain: tepung ikan lokal, ikan rucah, minyak ikan/jagung, hasil samping olahan, bahan nabati, dll.Forum menilai, industri filet patin Vietnam,yang memanfatkan by product sebagai bahan baku pakan, dapat dijadikan lesson learning untuk pengembangan pakan mandiri di Indonesia.
Hanya saja, untuk optimalisasi teknologi pakan mandiri, perlu terlebih dahulu menyelesaikan beberapa tantangan yang ada seperti terbatasnya sistem pendataan (terkait jenis, potensi, karakter dan sebaran bahan baku lokal), kurangnya infrastruktur pengembangan pakan mandiri di daerah-daerah, serta beberapa kelemahan bahan baku lokal (harga tidak selalu kompetitif, kuantitas dan kualitasyang fluktuatif tergantung musim, keterbatasan penguasaan teknologi prosessingbahan baku. Untuk mengatasinya, perlu sinergitas yang baik dalam pelaksanaan program dan kelembagaan kemandirian pakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat pembudidaya.
Forum FGD menilai bahwa penerapan kemandirian pakan ikan masih belum bisa dilakukan secara Nasional, sehinga program pakan mandiri perlu difokuskan pada produksi ikan berbasis kebutuhan pembudiaya lokal.Selkain itu, masalah pakan khususnya terkait dengan ketersediaan bahan baku, tidak dapat diselesaikan hanya oleh KKP saja, sehingga perlu disegera dikoordinasikan dengan instansi terkait misalnya kementerian pertanian, keuangan, perdagangan, perindustrian, kehutanan, BUMN, dll.
Atas dasar hal-hal tersebut, FGD Pakan Mandiri merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut: inventarisasi dan karakterisasi bahan baku lokal serta adanya inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas bahan baku lokal; perbaikan ketersediaan, distribusi dan perdagangan bahan baku lokal, serta perbaikan akses untuk mendapatkan bahan baku lokal hasil by product perusahaan besar; menentukan dan mengembangakan beberapa bahan baku lokal yang dapat diproduksi secara massal dan berkelanjutan. Perlu diusahakan sertifikasi tepung ikan produksi local; menyusun “Roadmap Kedaulatan Pakan Ikan Indonesia”, serta mendorong berkembangnya industri pabrik bahan baku lokal untuk pakan ikan dan industri pakan ikan skala rumah tangga (pakan mandiri) melalui berbagai insentif seperti akses permodalan, pendampingan teknologi produksi, pendampingan manajemen, dll serta mendorong penerapan sistem least cost formulation.
Forum juga mengusulkan, agar program pakan mandiri masuk ke dalam agenda riset nasional. Forum menghimbau, kalangan pengusaha pakan bisa menurunkan harga pakan dengan menurunkan kadar protein pakan, namun masih sesuai dengan SNI. Pada saat yang sama, Forum mengusulkan agar pembiayaaan pakan kepada pembudidaya dibebankan kepada perbankan.