Jakarta, technology-indonesia.com – Aktivitas pertambangan emas rakyat (skala kecil) dengan menggunakan mercuri berdampak pada degradasi lingkungan dan menurunkan kualitas kesehatan. Karena itu, pemerintah mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pengolahan Emas 2014-2018 yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam RAN tersebut bertugas melakukan penelitian alternatif teknologi pengolahan emas non merkuri dan mereviu status terkini pelepasan dan paparan merkuri ke lingkungan. BPPT juga mendapat tugas melaksanakan sosialisasi, training dan demonstrasi teknologi alternatif pengolahan emas non merkuri.
Direktur Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral (PTSDM) BPPT, Dadan M. Nurjaman mengatakan pemahaman karakteristik endapan emas pada Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) bisa menentukan rekomendasi teknologi pengolahan emas. Untuk endapan sekunder yang sifatnya kasar cukup menggunakan pemisahan secara konsentrasi gravitasi, tanpa menggunakan bahan kimia.
“Emas sekunder secara alamiah sudah terpisahkan karena ukuran butirannya lebih besar, sebab emas mempunyai satuan massa jenis lebih besar dari batuan pembawanya,” terang Dadan dalam Media Gathering Stop Penambangan Emas dengan Merkuri di Gedung II BPPT, Jakarta, Rabu (5/4/2017)
Sementara untuk endapan emas primer yang ukurannya sangat halus, tidak bisa dilakukan pemisahan secara gravitasi dan harus diekstraksi secara kimia. Pelarutnya ada beberapa macam misalnya sianida yang sampai saat ini masih digunakan di dunia penambangan.
“Tentu dengan suatu pendekatan yang terintegrasi antara pengolahan dengan proses pelindian kimia (sianidasi) dan penanganan dampak lingkungannya supaya bahan kimia sebelum dilepas di lingkungan sudah aman. Metode perlindian kimiawi menggunakan sianida bebas dalam kondisi basa, tidak bersifat toxic. Namun perlu SOP (Standar Operasional Prosedur) tertentu untuk mengontrol proses,” kata Dadan.
Penggunaan merkuri pada PESK memberikan nilai yang dihasilkan (recovery) emas sangat rendah dibawah 50 persen yang bisa terekstraksi. Selain itu, merkuri menjadi material pencemar yang laten karena sulit terdegrasi. “Dengan pelindian kimia bisa di atas 80 persen. Perolehan emasnya akan lebih banyak walaupun dari sisi investasi peralatan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan merkuri,” lanjutnya.
Untuk mengurangi penggunaan merkuri pada PESK, BPPT mengembangkan reaktor untuk proses pelindian kimia. Harga reaktor dengan kapasitas 200 kilogram/batch diperkirakan Rp 20 juta. Dadan menyarankan pengelolaan secara komunal melalui koperasi untuk reaktor berkapasitas 1,5 ton/batch seharga Rp 70 juta. BPPT akan terus mengembangkan teknologi ini agar satu reaktor bisa digunakan untuk pengolahan emas sekaligus destruksi limbah.
Pilot project pengolahan emas bebas merkuri dilakukan di Pacitan, Banyumas, dan Lebak pada 2017 bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Teknologi ini juga mendapat dukungan dari Kemenristekdikti melalui pendampingan industri untuk membuat pilot project di Pulau Buru,” terang Dadan.
Untuk mendukung penghapusan penggunaan merkuri pada pengolahan emas, BPPT juga telah membangun Laboratorium dan Workshop Karakterisasi Mineral dan Uji Pengolahan (Metalurgical Test) serta membuat desain proses pengolahan emas berbasis non merkuri. Ke depan, agar proses alih teknologi bisa berjalan, BPPT berharap terbangunnya Indonesian Center for Artisanal Small Scale Gold Mining (INCAM).
Dadan berharap RAN Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pengolahan Emas 2014-2018 diperkuat dengan regulasi sebagai kekuatan hukum yang mengikat kementerian dan lembaga. Payung hukum ini penting agar target Indonesia bebas merkuri pada 2020 bisa tercapai.
Berita terkait: BPPT Dorong Pengolahan Emas Tanpa Merkuri
