Badan Informasi Geospasial akan perbarui data informasi geospasial untuk seluruh peta dasar wilayah NKRI secara lebih terinci.
Hal itu dilakukan untuk lebih memberikan kebutuhan peta dasar daerah-daerah yang akan menggunakan peta dasar wilayah itu sebagai acuan perencanaan pembangunan daerahnya.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi, di Bandung, dalam rangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional beberapa waktu lalu mengatakan akhir 2012 ini pihaknya akan perbarui informasi geospasial skala 1:250.000.
“Beberapa daerah tertentu seperti Pare-pare dan Padang malah menghendaki peta dasarnya yang lebih rinci. Yang akan dikerjakan saat ini seperti yang diamanatkan undang-undang yakni 250.000 dulu. Dalam proses kita akan lebih rinci lagi hingga 25.000. Kalau skala 1:1000 itu membutuhkan foto udara. Kendala lainnya adalah untuk adalah lapisan kontur rupa bumi yang sulit. Tetapi kami sedang mencari modelnya seperti apa,” jelas Asep.
Saat ini kebutuhan akan peta dasar setiap daerah didorong oleh adanya ketentuan setiap daerah harus merancang pembangunannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Denny Juanda Puradimaja, Jawa Barat membutuhkan peta dasar untuk acuan pembangunannya hingga skala kecil.
“Kalau bisa akhir tahun ini bisa dapat peta dasar sampai 10.000. Tetapi kalaupun belum bisa terpenuh, adanya peta dasar yang dikeluarkan BIG, ini sudah luar biasa, karena kami menginginkan pembangunannya yang berdasarkan informasi akurat,” kata Denny.
Denny menyontohkan untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Barat pihaknya membutuhkan informasi data yang akurat. Menurutnya geospasial yang dibuat BIG sangat membantu untuk melengkapi data-data yang dimiliki Bappeda secara terpisah.
Untuk menyatukan informasi data tersebut dalam sebuah peta maka Jawa Barat saat ini sedang melakukan uji coba suatu sistem yang dinamakan Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Sistem ini menggabungkan berbagai data yang diperlukan untuk merancang pembangunan Jawa Barat termasuk di dalam informasi geospasial yang dibuat BIG.
“Nantinya kita berharap pembangunan Jawa Barat sudah bisa dilakukan berdasarkan informasi per kecamatan. Saat ini baru berdasarkan informasi per kabupaten/kota. Kita berharap BIG dan Ina Geoportalnya bisa mendukung kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Denny melanjutkan untuk membuat peta kemiskinan di Jawa Barat membutuhkan informasi yang individual dan untuk itu ia mengakui tidak mudah karena harus mengumpulkan data individu miskin di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 2,8 juta jiwa.
Selama ini ia mengakui untuk menanggulangi kemiskinan informasi yang tersedia terkadang tidak akurat dan yang mengeluarkan datanya berbagai versi dari berbagai institusi. Untuk itulah pentingnya mengetahui informasi yang akurat. “Kalau informasinya saja tidak akurat bagaimana penyalurannya bisa tepat sasaran,” ujarnya,
Karena itu Bappeda Jawa Barat sedang membuat sistem yang bisa dijadikan data akurat dan sumbernya hanya satu. sehingga pembangunan Jawa Barat benar-benar berdasarkan informasi yang tepat.
Sejalan dengan itu Kepala BIG, Asep Karsidi, menyebutkan informasi geospasial yang ada di Ina Geoportal dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu dimaksudkan agar para pemakai yang membutuhkan informasi geospasial memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggunjawabkan.
Sebagaimana diketahui BIG dengan Ina Geoportalnya akan membantu mencapai good governance di Indonesia, mendukung administrasi yang lebih efisien, terutama dalam menghindari duplikasi data. Visi Ina Geportal yaitu agar data geospasial dapat lebih mudah didapat dan dibuat untuk seluruh wilayah negara kepulauan Republik Indonesia dengan sistem fondasi yang kuat. Ini akan mendukung penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan ligkungan, mitigasi bencana dan pada akhirnya secara menyeluruh terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.
Saat ini Ina Geoportal baru menyediakan informasi geospasial 1:25.000. Sedangkan amanah yang baru untuk diterbitkan adalah penyediaan informasi geospasial dasar pada skala 1:1.000.000 sampai ke skala 1:1.000. Hal ini membutuhkan strategi dalam perencanaan dan pendanaan yang cukup besar.
Selain itu pengelolaan Ina Geoportal memerlukan keterlibatan aktivitas yang tidak sebatas administrasi tetapi penyediaan lingkungan teknis di antara institusi pemerintah untuk dapat melakukan evaluasi, memilih dan mengelola informasi geospasial.
