
Memasuki tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan potensi kelautan dan perikanan dengan pembangunan berbasis kewilayahan. Program seperti Minapolitan, menjadi tumpuan kinerja dengan meningkatkan kegiatan industrialisasi dan blue economy.
“Sinergi ini dapat mendorong percepatan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing, sehingga terwujud ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo di sela-sela Pembukaan Rapat Kerja Teknis Terpadu Lingkup Eselon I Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) 2014 di Bandung, Senin (3/3).
Untuk mendukung program Minapolitan, KKP akan mendorong pelaksanaan KKP-incorparated, dimana terdapat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan, masyarakat, dan dunia usaha. Unit kerja eselon I terkait bersama Pemerintah Daerah akan mendorong peningkatan penyaluran kredit program.
Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat 16 klaster sektor perikanan yang dikenali perwakilan Bank Indonesia di daerah. Hal ini tentunya dapat lebih diintensifkan melalui temu-temu usaha antara pihak perbankan dan pelaku usaha yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sharif mengatakan, pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsep blue economy telah membawa hasil menggembirakan. Untuk itu, KKP berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip blue economy dalam berbagai kebijakan maupun program KKP.
Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 menjadi cerminan keberhasilan KKP dalam mengelola sumberdaya alam tersebut. Produksi perikanan tangkap mencapai 19,56 juta ton, melampaui 12% dari target yang ditetapkan 17,42 juta ton. Produksi perikanan budidaya mencapai 13,70 juta ton dari target 11,63 juta ton. Produksi garam rakyat mencapai 1,041 juta ton, hampir 2 kali lipat dari target 545 ribu ton.
“Saya berharap dalam Rakernis ini dapat disepakati juga kerangka regulasi dan pendanaan yang akan dilaksanakan ke depan. Akan lebih baik lagi, apabila dapat ditetapkan beberapa lokasi quick win berbasis kewilayahan yang akan dikembangkan 5 tahun ke depan,” tegasnya.
Untuk mendukung industrialisasi berbasis wilayah, KKP melalui Badan Litbang kelautan dan perikanan akan terus menciptakan inovasi kelautan dalam skala usaha dan industri.
Dalam pembukaan rakernis tersebut Menteri KKP juga menyaksikan penandatanganan nota kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan KKP dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mapiptek).