Jakarta, Technology-Indonesia.com – Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pangan yang lebih sehat, bebas pestisida dan ramah lingkungan menuntut tersedianya pangan organik. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menyiapkan lahan rawa untuk pertanian organik.
Saat ini, Pemda Kalteng sedang mengembangkan pertanian organik yang ramah lingkungan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan pangan yang sehat, bebas dari obat-obatan, dan zat-zat kimia yang dapat merugikan kesehatan masyarakat.
Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Katingan Hendri mengagendakan materi khusus terkait Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan Optimasi Lahan Menuju Padi Organik Tahun 2018 dalam Rakor Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan Dana APBN pada Kamis (3/5/2018) di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Rakor sosialisasi ini dihadiri Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), Kepada Cabang Dinas (KCD), penyuluh, distributor pupuk, dan staf Dinas Pertanian tingkat Kabupaten.
Hendri menyampaikan Kabupaten Katingan mempunyai potensi untuk mengembangkan pertanian organik karena selain lahan yang tersedia masih cukup luas, juga ketersediaan bahan pupuk organik dan tanaman lokal yang dapat digunakan sebagai bio pestisida. Pengembangan pertanian organik ini memerlukan kerja keras dari penerintah, petani/kelompok tani, dan stakeholder lainnya.
Hendri menambahkan, Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) telah mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan penanaman padi organik seluas 40.000 hektar. Hal itu karena Kalteng ditetapkan sebagai salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Pada tahun 2018, Kalteng juga ditetapkan sebagai pilot optimasi lahan rawa untuk pertanaman padi organik untuk mendukung kebijakan ekspor beras organik.
Dalam Rakor tersebut Kepala Balai Besar Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian yang diwakili Mas Teddy Sutriadi menyampaikan salah satu program pemerintah dalam peningkatan kemandirian petani dan ketahanan pangan antara lain dengan mobilisasi ekonomi domestik melalui pengembangan 1.000 desa organik dan pengembangan padi organik seluas 300.000 hektar di Kalteng.
Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2016, pertanian organik adalah sistem produksi yang bagus untuk meningkatkan kesuburan tanah. Sebab sistem pertanian organik mampu meningkatkan aktivitas biologi tanah, memelihara kesuburan tanah dalam jangka panjang, daur ulang tanaman dan biomasa fauna untuk menyediakan hara melalui adopsi kearifan lokal, serta inovasi teknologi. Pertanian organik diterapkan dengan meminimalkan input eksternal serta tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis.
Dalam prakteknya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pertanian organik di Indonesia, antara lain hambatan pemasaran dan ketertarikan konsumen; biaya sertifikasi yang relatif mahal untuk small holder; dan kesenjangan kerjasama petani dengan perusahaan swasta. Hambatan lainnya adalah persepsi yang berbeda tentang pengertian pertanian organik pada tingkat pengambil kebijakan, produsen, dan konsumen, sehingga diperlukan sosialisasi yang gencar dan masif.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Seksi PSP dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Provinsi Kalteng, Agus mengatakan bagi kelompok tani yang ingin mengembangkan padi organik, pemerintah akan menyediakan bantuan berupa benih, pupuk organik padat/kompos, pupuk organik cair/hayati, dan dekomposer/pembenah tanah sebesar Rp. 7,192 M untuk lahan sawah seluas 2.900 hektar. Bantuan dari Ditjen PSP Kementerian Pertanian tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani secara nyata.
Adrian salah satu peserta Rakor mengatakan perubahan dari cara konvensional dengan pupuk anorganik menjadi pertanian organik bukan hal mudah, perlu pendampingan, pengawalan, dan pengawasan serta kerjasama semua pihak dari persiapan lahan hingga pemasaran.
Dukungan Kementerian Pertanian lainnya untuk pengembangan pertanian organik berupa penyediaan akses informasi tentang kesesuaian lahan potensial untuk pertanian organik, peningkatan teknologi, SDM, dan diseminasi, serta regulasi dan bantuan sertifikasi.
