Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan sangat besar. Namun, sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU Kelautan sebagai payung hukum yang mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, regulasi tata kelola laut mutlak diperlukan. “Diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dan perundangan dari masing-masing kementerian/lembaga,” tegas Sharif dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Terpadu Lingkup Eselon 1 KKP di Bandung, Senin (3/3).
Rancangan UU Kelautan, sambung Sharif, termasuk salah satu dari tiga isu strategis yang harus segera dituntaskan tahun ini. Isu lainnya adalah kebijakan kelautan Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional. “Masterplan percepatan pembangunan kelautan yang ditetapkan juga belum mencirikan negara kepulauan,” ujarnya.
Padahal, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang sangat besar. Diperkirakan total ekonomi kelautan mencapai US$ 1,2 trilliun per tahun. Lebih besar dari pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya US$ 1 trilliun. Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahun dapat dipertahankan 6% atau lebih, tidak mustahil tahun 2030 Indonesia menjadi negara terbesar ke-7 yang mengoptimalkan pemanfaatan SDA laut.
Hal ini sejalan dengan hasil studi Mc Kinsey Global Institute bahwa sektor kelautan (perikanan) termasuk empat pilar utama selain sumber daya alam, pertanian, dan jasa yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke tujuh di dunia di tahun 2030.
Pembukaan Rakernis ini bertepatan dengan hari pertama Rakernis Badan Litbang Kelautan dan Perikanan. Rakernis dilaksanakan secara terpadu bersama delapan Eselon I lingkup KKP.
Pada kesempatan tersebut, Sharif juga mengungkapkan harapannya agar pada tahun 2014 dilakukan pemantapan pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan. Disamping itu, ada beberapa program unggulan tahun 2014 yang perlu dikawal pelaksanaannya bersama Pemerintah Daerah diantaranya adalah pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, pengadaan kapal Inkamina, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, dan lain-lain.
