Untuk mendukung penyelesaian batas maritim, survei ZEE dan landas kontinen, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo bertekad untuk mengoptimasikan operasi kapal-kapal riset dan survey di Indonesia. ”Sedikitnya 12 kapal riset dan survey akan dikerahkan,” ungkap Menko Maritim dalam Rakor Kemaritiman di Jakarta.
Dua belas kapal-kapal riset dan survey yang dimiliki Indonesia, yang tersebar di BPPT, LIPI, Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral segera dioptimasikan guna mendukung survei penyelesaian batas maritim, survei zona ekonomi eksklusif Indonesia(ZEEI) dan survei landas kontinen serta kegiatan tematis maritim seperti riset perikanan, riset geologi dan observasi kelautan.
Dipimpin Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo di Gedung BPPT, Jakarta (15/1). Rakor Kemaritiman juga dihadiri oleh Menteri Ristek & Dikti,M. Natsir, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Andrinof Chaniago, KSAL Laksdya TNI Ade Supandi, Kepala BMKG, Andi Eka Sakya serta para pejabat terkait lainnya juga menyepakati mulai dibangunnya Marine Techno Park di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dalam kegiatan survey landas kontinen, jelas Menko Indroyono, Indonesia perlu segera menyelesaikan penetapan landas kontinen di Barat Sumatera, Selatan Jawa dan Utara Papua agar bisa dilaporkan ke PBB sehingga luas wilayah ZEEI bisa menjorok lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal terluar. Sesuai Hukum Laut Internasional (UNCLOS) maka sumberdaya hayati dan non-hayati di ZEEI adalah milik Indonesia dan apabila secara ilmiah batuan sedimennya bisa dibuktikan menjorok lebih 200 mil dari garis pangkal, maka Indonesia bisa memperluas ZEEI nya hingga 350 mil dari garis pangkal.
Kegiatan survey dan riset dengan kapal-kapal tadi juga akan diintegrasikan dengan program pelatihan di laut, pendidikan kemaritiman serta penanaman cinta dan semangat bahari. Dibentuk Satgas Optimasi kapal-kapal riset Indonesia guna mengimplementasikan program diatas dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman.