Kurtubi: PLTN Harus Masuk Sistem Kelistrikan Nasional

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi bersama Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto di sela Seminar World Nuclear Spotlight di Hotel JW Mariot, Jakarta, Rabu (7/2/2018)

Jakarta, Technology-Indonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan dukungan positif mengenai perlunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. DPR khususnya Komisi VII telah mengeluarkan keputusan politik agar PLTN segera masuk dalam sistem kelistrikan nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengatakan hal tersebut di sela-sela Seminar World Nuclear Spotlight di Hotel JW Mariot, Jakarta, pada Rabu (7/2/2018). Seminar ini diselenggarakan oleh World Nuclear Association (WNA) bekerja sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

“Kalau sekarang konsentrasi pengadaan listrik lebih untuk mencapai rasio elektrifikasi sampai katakanlah 100 persen. Setelah ini tercapai, kita akan perjuangkan agar listrik bisa mendukung industrisasi di Indonesia untuk mempercepat kemakmuran bangsa ini,” terang Kurtubi.

Untuk mendukung industrialisasi, dibutuhkan pembangkit listrik yang menjadi base load yang kuat di samping PLTU Batubara. “DPR berpendapat PLTN harus dibangun di republik ini untuk menjadi bagian dari base load yang kuat dalam sistem kelistrikan nasional,” lanjutnya.

Menurut Kurtubi, selain kapasitasnnya besar, alasan yang paling penting adalah PLTN merupakan energi yang bersih, nyaris zero CO2, dan tanpa debu. Hal Ini dibutuhkan untuk bangsa Indonesia agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan generasi muda tidak terkena ancaman penyakit karena udara yang kotor.

“Ini tolong digarisbawahi, bahwa kita mendukung PLTN ini adalah untuk kepentingan nasional. Teknologi maupun perkembangan sistemnya sudah sedemikian maju. Hal yang ditakuti masyarakat tentang radiasi dan segala macam dari pengalaman Fukushima dan lain-lain sudah dapat diatasi lewat perkembangan teknologi maupun sistem pengamanannya. Jadi rakyat tidak perlu takut berlebihan tentang PLTN ini,” kata Kurtubi.

Bukti bahwa DPR mendukung PLTN, lanjutnya, beberapa minggu lalu DPR telah mengambil sikap politik. DPR khususnya Komisi VII mengeluarkan keputusan politik agar PLTN segera masuk dalam sistem kelistrikan nasional.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir. Ini dianggap sebagai salah satu barikade untuk membangun PLTN di Indonesia,” ungkap Kurtubi.

DPR juga meminta kepada pemerintah untuk merevisi regulasi turunan PP Nomor 79/2014 baik berbentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang sifatnya menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir. Menurutnya, tidak boleh ada diskriminasi dalam sumber daya energi, lebih-lebih ke depan kita ingin energi yang bersih. Hal ini merupakan bentuk dukungan positif dari DPR mengenai perlunya PLTN segara dibangun di Indonesia.

“Kami di DPR mendorong untuk mempercepat pembangunan PLTN ini. Lokasi yang sudah ada studi tapak seperti di Semenanjung Muria maupun Bangka Belitung menjadi prioritas untuk dibikin roadmap secara konkrit pembangunan PLTN di Indonesia,” kata Kurtubi.

DPR juga mendorong Batan melakukan studi tapak atau feasibility study untuk daerah-daerah potensial, yang rakyat maupun pemeritah daerahnya menginginkan untuk dibangun PLTN seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

“Sambil kita sosialisasi tentang dampak negatif yang digambarkan tidak seutuhnya seperti itu. Kita berikan gambaran secara proporsional dan benar kepada masyarakat tentang PLTN,” pungkasnya.