TechnologyIndonesia.id – Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sunarti melakukan riset untuk mengupas kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini.
Riset tersebut antara lain terkait isu kebijakan pengelolaan sampah, baik itu kondisi eksisting pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia, identifikasi pemangku kepentingan dan perannya, serta solusi berupa dukungan tata kelola kolaboratif untuk ekonomi sirkular.
Sunarti menyampaikan hal tersebut dalam Program Elaborasi ke-13 yang digelar PRKP BRIN secara hybrid, Senin (3/2/2025). Kegiatan ini didukung kolaborasi BRIN dengan University of Bolton untuk mendorong tata kelola kolaboratif dalam sistem pengelolaan sampah dengan strategi ekonomi sirkular.
Sunarti menyebutkan, dari 246 kabupaten dan kota di Indonesia, sampah didominasi dengan sisa makanan sekitar 39%, serta sampah plastik sejumlah 19%. Sampah ini kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga.
“Reformasi pengelolaan sampah menjadi transisi dari pengelolaan limbah ke pengelolaan sumber daya sirkular atau ekonomi sirkular dan menjadi Indonesia yang bebas sampah menuju Net Zero Emissions 2060,” terangnya.
Terkait hal itu, Sunarti membeberkan hirearki pengolahan sampah menurut kerangka habitat Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), yaitu langkah pencegahan.
Contohnya, larangan penggunaan kantong plastik, menggunakan kembali barang – barang yang masih berguna untuk orang lain, memberikan sisa makanan untuk ternak, daur ulang, pemulihan dengan cara mengubah sampah menjadi energi, serta pembuangan sampah dengan cara membakar limbahnya.
Dijelaskan Sunarti, pemerintah mengatur kolaborasi dengan menyediakan infrastruktur, pendanaan, dan penegakan kebijakan. Sementara masyarakat atau komunitas mempunyai peran yaitu melakukan pengurangan limbah, pemisahan sampah, dan daur ulang sampah.
“Dalam UU No. 23 Tahun 2014 diatur kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sampah, tanggung jawab produsen yang diperluas, dan kebijakan mengubah sampah menjadi energi,” sebutnya.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 tentang produsen yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah pasca konsumen, yaitu reduce, reuse, dan recycle (3R).
Sementara Widya Nandini, selaku pembicara dari University of Bolton menjelaskan bahwa implementasi ekonomi sirkular adalah proses yang cukup kompleks. Berdasarkan jenis sampahnya, ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe kompos yang bisa digunakan lagi dan tipe yang bisa didaur ulang dan dikembalikan ke lingkungan.
Dari risetnya, Widya berpendapat, negara dengan pendapatan tinggi menghasilkan sampah yang lebih banyak dibanding negara-negara dengan pendapatan kurang. Hal tersebut karena mereka bisa merencanakan pengelolaan sampahnya dengan lebih efisien.
Dengan menggunakan infrastruktur yang mendukung proses manajemen yang bisa digunakan untuk sirkular ekonomi, sebagai contoh pembagian tempat sampah berdasarkan warna.
Di United Kingdom (UK), diungkapkannya, pendekatannya dari aturan level nasional, regional, hingga lokal. Namun untuk implementasinya sendiri, cukup bervariasi untuk setiap daerah. Karena setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda, juga tipe orang yang berbeda.
“Sehingga mereka membutuhkan jangkauan untuk mengimplementasikan semudah melakukan separasi pemisahan tempat sampahnya,” terangnya.
Selain itu, dibentuk Gugus Tugas Ekonomi Sirkular untuk mendukung pemerintah dalam membuat strategi ekonomi sirkular bagi UK. Tugasnya memungkinkan perancangan bersama untuk menyusun strategi dalam memulai transisi menuju ekonomi sirkular di UK.
Strategi tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan produktif, serta mempercepat transisi menuju emisi 0 bersih. (Sumber brin.go.id)
BRIN dan University of Bolton Dorong Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular
