Jakarta, Technology-Indonesia.com – Penyuluh Perikanan (Luhkan) sebagai agent of change memiliki posisi penting dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan penilaian kompetensi (assessment) pada 2.550 Luhkan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar lebih kompetitif dan siap dalam menghadapi persoalan di lapangan.
Kegiatan assessment berawal dari beralihnya 3.161 Luhkan PNS yang tersebar di 33 provinsi, menjadi pegawai KKP sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut berdampak pada jumlah pegawai yang belum di-assessment. Luhkan yang di-assesment harus memenuhi dua persyaratan yaitu memiliki batas usia pensiun (BUP) lebih dari 2 tahun berstatus sebagai Luhkan PNS dan persyaratan lainnya.
Kegiatan assessment akan berlangsung pada September – Oktober 2018 di bawah koordinasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP (BRSDM). Assessment dilaksanakan di 17 lokasi yaitu SUPM Ladong, SUPM Pariaman, Pekanbaru, DKI Jakarta, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, Denpasar, SUPM Pontianak, Banjarbaru, Balikpapan, BPPP Bitung, Palu, BRPBAPPP Maros, BPPP Ambon, Jayapura, dan SUPM Sorong.
Kepala BRSDM Sjarief Widjaja mengatakan, kegiatan assessment bertujuan mempersiapkan sumber daya manusia Luhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang professional sesuai kompetensi untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.
“Sumber daya manusia merupakan aset utama dan mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu instansi atau lembaga. Karena itu selain perlu peningkatan integritas, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan baik potensi maupun kompetensi setiap personil dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0,” tutur Sjarief dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (5/6/2018).
Sjarief berharap hasil assessment ini dapat digunakan unutk mengetahui kepribadian SDM, kekuatan, dan kebutuhan peningkatan kompetensi serta sebagai rujukan dalam penyusunan program pengembangan dan pelatihan.
“Pelaksanaan assessment juga terlaksana sebagai salah satu indikator dalam melakukan pemetaan dan mengukur kemampuan teknis perikanan dan penyluhan yang dimiliki Penyuluh Perikanan,” terangnya.
Dengan masuknya Revolusi Industri 4.0, Sjarief berharap keterpaduan antara teknologi dengan proyek kebijakan strategis dan SDM yang professional serta memiliki kompetensi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan menjawab tantangan dalam berbagai sektor kelautan dan perikanan.
Dalam pelaksanaannnya, kegiatan assessment menggunakan metode rapid assessment. Metode ini merupakan penilaian cepat bagi jabatan fungsional yang meliputi penilaian berdasarkan aspek dan level kompetensi yaitu kemampuan berpikir, kompetensi professional, pengetahuan lingkup KKP, Bahasa Inggris, kemampuan aplikasi perkantoran dan media informasi.
Dari hasil assessment diharapkan KKP dapat memetakan kompetensi Luhkan yang meliputi tiga kategori. Kategori pertama, mampu mendorong semangat dan kemampuan pelaku utama upaya pengingkatan produksi perikanan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan menguasai usaha pelaku utama.
Kategori kedua mampu meningkatkan para pelaku utama dalam berinovasi menghasilkan produk, teknologi, dan metodologi yang memiliki nilai tambah inovasi terkait produk, teknologi dan metodologi yang memiliki value addition, mampu mengintegrasikan pelaku utama/usaha dengan sumber teknologi, serta mampu meningkatkan kemampuan manajemen uasaha kelompok.
Terakhir, kategori ketiga, mampu mendorong terwujudnya kawasan bisnis perikanan, mampu menciptakan akses pasar bagi pelaku utama/usaha, serta mampu mendorong kemandirian pelaku utama/usaha.
