Sudah saatnya Indonesia memiliki satelit penginderaan jauh (inderaja) buatan dalam negeri. Untuk mewujudkan impian itu, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mendorong pembentukan konsorsium nasional untuk mendukung pembangunan sistem satelit inderaja nasional.
Teknologi inderaja (remote sensing technology) merupakan teknologi yang mampu mendeteksi suatu obyek di permukaan bumi. Pendeteksian dilakukan melalui sensor yang dipasang di wahana seperti pesawat (airborne) atau satelit (spaceborne). Teknologi inderaja memiliki kemampuan tinggi dalam melakukan pengamatan/pemantauan obyek-obyek di permukaan bumi secara cepat, tepat, near real-time. Wilayah cakupan (coverage area) juga sangat luas.
Teknologi inderaja sangat berguna di berbagai sektor di antaranya pertanian, kehutanan, kelautan, geologi, arkeologi, dan cuaca. Hampir semua bidang bisa dimudahkan dengan memanfaatkan data dan teknologi ini. Perencanaan tata ruang, mencari ketersediaan lahan dan potensi sumberdaya alam serta arahan pengelolaannya akan lebih cepat, tepat dan akurat.
Demi kemandirian bangsa, Indonesia harus mempunyai strategi khusus dalam merealisasikan sistem satelit inderaja yang dioperasikan sendiri. Satelit inderaja tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan teknis seperti resolusi temporal yang pendek, resolusi spasial yang detil, bebas dari kendala tutupan awan, dan dapat berkonstelasi dengan satelit lain di wilayah Asia.
Sumberdaya pendukung pembangunan sistem satelit inderaja nasional saat ini masih tersebar. Untuk itu diperlukan koordinasi nasional dengan membangun sinergi antara seluruh komponen pengguna dan penyedia teknologi sistem satelit inderaja melalui konsorsium nasional.
Kemenristek mendorong serta mendukung terbentuknya konsorsium tersebut. Tiga dari LPNK di bawah koordinasi Kemenristek yakni Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional(LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan penyedia dan pengguna teknologi penginderaan jauh yang memiliki kemampuan handal.
“Agar bisa membangun satelit sendiri tanpa tergantung teknologi luar, harus ada percepatan teknologi satelit, agar kita bisa mengoperasikan satelit,” ujar Sekretaris Kemenristek, Hari Purwanto pada Jumpa Pers di Kantor Kemenristek, Rabu (2/4).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin mengatakan, upaya realisasi kemandirian teknologi tersebut merupakan salah satu amanat dalam UU keantariksaan No.21 Tahun 2013. “Dengan memiliki satelit sendiri, Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dan berdaya saing, tidak tergantung dengan pihak luar,” lanjutnya.
Untuk membuat satelit inderaja sendiri, Deputi TPSA – BPPT, Ridwan Jamaluddin, memperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp2-3 triliun. “Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk merealisasikannya,” pungkasnya. Sumber Humasristek
