Jakarta, Technology-Indonesia.com – Pemerintah memberikan berbagai kemudahan terhadap dunia usaha khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya berupa kemudahan izin berusaha serta hak mengunakan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK bagi produk UMK berisiko rendah.
Sejak dioperasikannya Online Single Submission (OSS) Perizinan Tunggal untuk Pelaku UMK, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mencatat sebanyak 145.936 pelaku UMK yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara gratis.
Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang membina kegiatan standardisasi di Indonesia, peran BSN sangat dibutuhkan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari masalah kesehatan dan keselamatan. BSN juga berperan mendorong kembali daya saing produk nasional terutama produk pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Salah satu upaya yang dilakukan BSN adalah mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK.
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad mengatakan, sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, BSN mengintegrasikan persyaratan pemenuhan SNI ke dalam OSS Perizinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
“Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) risiko rendah dan produk berisiko rendah, secara otomatis mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK berdasarkan komitmennya untuk memenuhi checklist pemenuhan persyaratan SNI yang telah diintegrasikan di dalam OSS,” ujar Kukuh dalam Konferensi Pers Refleksi BSN tahun 2022 dan Outlook Tahun 2023, di Jakarta pada Selasa (10/1/2023).
Kukuh mengungkapkan, sejak dioperasikannya OSS Perizinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada Agustus 2021 hingga Desember 2022 tercatat sekitar 145.936 pelaku UMK yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara gratis. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 118.936 UMK mendapatkan SNI Bina UMK pada tahun 2022.
“Pada tahap berikutnya mereka akan diberi pembinaan agar bisa menggunakan tanda SNI tanpa embel-embel Bina UMK,” terang Kukuh.
Menurut kukuh, hal Ini merupakan komitmen BSN dalam mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia.
Sejalan dengan hal itu, BSN bersinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mengintegrasikan produk yang sudah bertanda SNI, terutama produk UMKM, dengan Katalog Elektronik LKPP pada tahun 2022. Ini guna memastikan produk UMKM yang telah memiliki sertifikat SNI dapat memasarkan produknya melalui Katalog Elektronik LKPP.
“Upaya ini akan mendukung UMKM di Indonesia untuk naik kelas dan siap bersaing di pasar nasional maupun global. Oleh karenanya, standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional,” tambah Kukuh.
Selain program SNI Bina UMK, BSN juga fokus untuk memberikan pembinaan dan dukungan kepada UMKM. Setiap tahun BSN membuat role model UMKM penerap SNI agar mereka bisa dicontoh oleh UMKM lain yang ada pada klaster yang sama.
Kukuh menyampaikan, pada tahun 2022 sebanyak 239 UMKM telah menjadi role model penerap SNI. Total UMKM yang menjadi role model penerap SNI sejak 2015 sebanyak 1.339 UMKM.
UMKM ini dibina dan difasilitasi oleh BSN hingga bisa menerapkan SNI. “Sebagian dari mereka kita minta memberikan testimoni apa manfaat penerapan SNI bagi mereka,” terang Kukuh.
Capaian lain BSN pada tahun 2022 adalah penerbitan 523 dokumen SNI, 253 LPK terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), 146 pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi, 15 pengakuan internasional skema akreditasi, dan lain-lain.
145.936 Produk Dapatkan Tanda SNI Bina UMK Secara Gratis
