JAKARTA – Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2016 yang digelar pada 25-27 Juli 2016 di Jakarta telah usai. Salah satu rekomendasi hasil KTN adalah peta jalan (road map) pengembangan sektor maritim yang berbasis teknologi kelautan, kepelabuhan dan perkapalan.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto mengatakan roadmap yang direkomendasikan berisi rencana induk pengembangan industri maritim nasional. “Sektor kemaritiman Indonesia menyimpan potensi luar biasa, namun hingga kini pemanfaatannya masih belum optimal,” kata Unggul dalam pidato penutupan KTN 2016 di Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Menurut Unggul, Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat banyak. Lautan luas selain sebagai sumber pangan protein dari ikan, juga memiliki potensi sumberdaya migas. “Potensi lain yang belum banyak disentuh adalah konsep wisata berbasis kemaritiman,” lanjutnya.
Hal utama yang menjadi rekomendasi KTN 2016 adalah mendorong Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Untuk mewujudkannya, harus didukung infrastruktur yang kuat. “Kita harus melaksanakan penguatan dalam sektor industri transportasi laut, jasa maritim dan pelabuhan,” tegasnya.
Rekomendasi KTN 2016 dalam hal kelautan antara lain, dalam konsep benua maritim, kelautan harus dipandang sebagai satu kesatuan entitas ruang (spatial). Berdasarkan paradigma ini, industri kelautan bisa berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi maritim. Tidak hanya bertumpu pada industri perikanan, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya emerging industries seperti industri migas laut dalam, pengembangan ruang laut sebagai infrastruktur penghubung sistem komunikasi, jaringan listrik dan pipa distribusi gas, serta Industri Wisata Maritim.
Untuk menemukan sumber-sumber ekonomi baru termasuk jasa-jasa kelautan, diperlukan adanya dukungan dan inovasi teknologi survey, observasi, inventarisasi dan eksplorasi laut. Serta optimasi industri perikanan tangkap yang pada suatu saat akan mencapai titik keseimbangan supply-demand (potensi lestari), agar berkelanjutan harus difokuskan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.
Sementara rekomendasi dalam hal kepelabuhan diantaranya pada program tol laut dalam konteks benua maritim, transportasi laut harus menjadi moda transportasi utama sistem logistik yang terintegrasi dengan short sea shipping, inland water way serta interkoneksi antar moda.
Salah satu prasarana utama sistem transportasi laut adalah pelabuhan. Hingga saat ini, tingkat keberhasilan pembangunannya masih rendah. Karena itu, diperlukan standarisasi proses perencanaan, perancangan maupun metode konstruksi, termasuk di dalamnya pelaksanaan uji model fisik maupun uji model numerik.
Untuk menunjang pariwisata maritim sebagai pilar utama ekonomi Indonesia masa depan, perlu dikembangkan pelabuhan wisata yang ramah lingkungan untuk melayani kapal pesiar, cruise dan yacht.
Dalam menghadapi persaingan pada era MEA dan agar pelabuhan Indonesia dapat menjadi hub utama di kawasan ASEAN, perlu dikembangkan dan diterapkan inovasi teknologi dalam tata kelola pelabuhan, serta fasilitas (utamanya untuk bongkar muat), dengan TKDN optimum untuk meminimalkan waiting time dan dwelling time.
Rekomendasi dalam hal perkapalan antara lain program pemerintah dalam pengadaan kapal negara 2015-2019 harus dijadikan dasar awal pembuatan Rencana Umum Pengembangan Industi Perkapalan (RUPIP) yang dapat dijadikan acuan dan momentum Industri perkapalan nasional tumbuh kembali dengan target jangka panjang masuk dalam 10 besar dunia pada tahun 2040.
Selanjutnya berdasarkan RUPIP, perlu dilakukan revitalisasi galangan kapal nasional untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi melalui aliansi global, serta klasterisasi industri dan fokus produk. Pada tahap technology development phase diperlukan standarisasi desain kapal. Pada Engineering Manufacturing phase diperlukan teknologi produksi yang sesuai dengan konsep klasterisasi.
Terakhir, dalam rangka meningkatkan TKDN komponen kapal yang saat ini hanya ˜ 20%, perlu ada “campur tangan pemerintah” dalam inovasi produk komponen kapal dan/juga termasuk standarisasi dan sertifikasi invensi hasil R&D Industri komponen kapal.
