Adanya carut marut tata ruang nasional serta terjadinya bencana nasional yang disebabkan ulah manusia yang tidak berwawasan lingkungan menunjukkan informasi geospasial belum dimanfaatkan dengan benar. Akibatnya pembangunan di Indonesia juga belum berjalan optimal.
Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Suryeyor Indonesia (ISI), Ir.Budhy Andono Soenhadi, MCP saat memberikan sambutan pada Seminar Internasional dan Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia,di Jakarta, Rabu (17/9).
Karenanya lanjut Budhy semua pihak yang terlibat pada survey dan pemetaan diimbau untuk bersatu untuk lebih menekankan pentingnya peranan informasi geospasial dalam mendukung kebijakan pemerintah dan pengambilan keputusan berbasis spasial.
“Untuk itu, saya tegaskan agar ISI lebih mengedepankan pentingnya kapasitas SDM informasi geospasial,” kata Budhy.
ISI lanjut Budhy menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu komponen utama keberhasilan perkembangan iptek informasi geospasial nasional maupun internasional.
“ISI juga berperan penting dalam peningkatan kapasitas SDM informasi geospasial sehingga memiliki kemampuan riset yang tinggi. Dan dapat menawarkan terobosan baru baik yang terkait tekonologi maupun metode baru yang mampu bersaing di tingkat nasional dan regional maupun global,”kata Budhy.
Menurut Budhy, urgensi peningkatan kapasitas SDM ISI dikaitkan juga dengan dicanangkannya AFTA 2014, yang menuntut persaingan SDM, teknologi dan metode-metode informasi geospasial lebih keras. Sehingga ISI perlu mempersiapkan SDM dan kemampuan Iptek informasi geospasial sebaik dan sesegera mungkin, sebelum kemampuan itu dikuasai pihak asing.
Karenanya ISI tidak bisa kerja sendiri. Sebab ilmu geomatika yang mendasari perkembangan teknologi dan metode informasi geospasial merupakan multi disiplin ilmu kebumian yang mempunyai berbagai pakar, praktisi dan pemeerhati yang tersebar dalam berbagai organisasi profesi lainnya.
Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi mengatakan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal membutuhkan data dan informasi agar proses pembangunan dapat berlangsung efektif dan maksimal.
“Data informasi geospasial sangat diperlukan untuk mendukung berbagai proses pembangunan dan menjadi dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Asep Karsidi.
Asep Karsidi juga menyebutkan data dan informasi yang dibutuhkan itu tidak hanya data statistik namun perlu didukung data yang berbasis ruang kebumian agar program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai sebaran daya dukung dan kapasitas sumber daya daerahnya masing-masing.
Pada kesempatan sama Deputi V Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan pengembangan Daerah, Luky Eko wuryanto, mengatakan kegiatan pembangunan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak bisa terlepas dari informasi geospasial yang memegang peranan penting.
“Potensi sumber daya alam Indonesia itu juga dilirik oleh luar negeri sehingga perlu dilakukan pendataan informasi geospasial,” kata Luky.
Luky menyebut pentingnya data informasi geospasial juga terkait dengan sekretariat MP3EI dengan Rp5000 triliun nilai investasi yang harus menjadi perhatian MP3EI. Oleh karena itu harus punya informasi tersebut yang jelas.
Sementara Direktur Pemetaan Tematik Badan Pertanahan Nasional, Tri Suprijanto mengatakan untuk mendapatkan informasi dan sumberdaya yang lebih rinci, mendalam dan akurat dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan pertanahan diperlukan informasi geospasial tematik yang beragam dalam skala besar sebagai bahan analisis
BPN lanjut Tri, membutuhkan informasi spasial hingga skala terkecil 1:1000. Namun kebutuhan data tersebut tidak bisa disediakan BIG, karenanya untuk informasi spasial yang tematik BPN menyelenggarakan pemetaan sendiri.
Untuk bidang pertanahan tema dapat diangkat antara lain karateristik sumberdaya fisik tanah, sumberdaya alam, ekosistem, penggunaan tanah, infrastruktur, tanah sengketa, hak atas dan tema-tema lainnya yang diperlukan untuk perumusan kebijakan di bidang pertanahan.
