Jakarta, Technology-Indonesia.com – Presiden Joko Widodo telah menggagas visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini perlu didukung adanya kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi serta inklusif secara berkelanjutan.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja menegaskan hal itu saat membuka Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2018 (Semnas Sosek KP) di Jakarta pada Senin (24/9/2018).
Seminar ini diselenggarakan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) bersama Indonesian Marine and Fisheries Socio – Economics Research Network (Imfisern) dan Conservation Strategy Fund Indonesia (CSF – Indonesia). Sebagai kegiatan tahunan, Semnas Sosek KP 2018 merupakan bentuk refleksi serta apresiasi atas penelitian Sosek KP dan sebagai wadah diseminasi hasil penelitian dan analisa terkini akan tantangan pembangunan KP.
Dalam paparannya berjudul Riset dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sjarief menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah menunjukkan semangat nyata dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Kita lihat tiga tahun ini, dari dominasi kapal asing menjadi kekuatan kapal domestik, dari pembangunan konsentrasi di Pulau Jawa menjadi pembangunan merata dan prioritas pulau terluar dan dari perlakuan khusus pengusaha besar menjadi affirmative policy untuk nelayan tradisional dan UMKM,” ucap Sjarief.
Di samping itu, capaian reformasi kelautan dan perikanan yang dihasilkan dari kebijakan dan program pemerintah juga telah mengubah peta pelaku usaha perikanan dan menciptakan equal-level playing field dan menciptakan keberlanjutan usaha jangka panjang dengan menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang ada saat ini.
Dalam misi kedaulatan, KKP telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Penegakan hukum ini dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.
Dalam misi keberlanjutan, KKP mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan ruang laut, pengelolaan keanekaragaman hayati laut, keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
Lebih lanjut Sjarief menyampaikan bahwa dalam misi kesejahteraan, KKP mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
Salah satu upaya pengejawantahan visi dan misi KKP dalam rangka penegakan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diarahkan pada paradigma ocean based development. Di sini, peran dan dukungan hasil penelitian Sosek menjadi penting karena dapat menjadi akselerator dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari serta memberikan dampak bagi pencapaian kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Sosek memiliki peran strategis karena menghasilkan rekomendasi kebijakan dan analisis Sosek KP.
Sjarief berharap seminar ini dapat bermanfaat pada terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi penelitian Sosek KP sebagai bentuk dukungan pencapaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
“Seminar ini juga diharapkan bisa memfasilitasi kemitraan dan kerjasama antara peneliti, mahasiswa, akedemisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sektor kelautan dan perikanan dan pembuat kebijakan,” tutup Sjarief.
Seminar dengan tema “Aktualisasi Kebijakan Berbasis Sains Untuk Mendukung Reformasi Keberlajutan Kelautan dan Perikanan Indonesia” ini menghadirkan narasumber, Presiden Imfishern dan Staf Ahli Menko Maritim T. Rameyo Adi dan Direktur CSF-Indonesia Mubariq Ahmad.
