Jakarta, Technology-Indonesia.com – Meluasnya penyebaran Covid-19 telah berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pangan. Semua pihak kini semakin sadar bahwa pangan harus higienis dan aman agar terhindar tertular virus yang mematikan tersebut.
Diperlukan penilaian untuk menjamin higienitas dan keamanan pangan. Oleh karenanya, Komite Akreditasi Nasional (KAN) mendorong pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuain (LPK) yang terakreditasi sehingga penilaian bisa dipercaya dan masyarakat terlindungi.
Direktur Sistem dan Harmoniasi Akreditasi KAN yang juga Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN Donny Purnomo mengatakan, bulan ini sangat tepat bicara pentingnya lembaga penilaian kesesuaian dan perlindungan konsumen. Peringatan World Accreditation Day yang dirayakan seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengambil tema “Accreditation: Improving Food Safety”, dimana akreditasi memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan keamanan pangan.
“Momentum ini sekaligus mengingatkan semua pihak pentingnya akreditasi apalagi saat pandemi Covid-19,” ujar Donny di Jakarta pada Rabu (10/06/2020)
Donny melanjutkan, berdasarkan UU No 20 tahun 2014 dan PP 34 tahun 2018, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dirumuskan untuk tujuan pemenuhan infrastruktur mutu nasional dalam meningkatkan jaminan mutu, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup serta memfasilitasi perdagangan yang efisien baik dalam negeri maupun luar negeri.
KAN sebagai bagian dari insfrastruktur mutu, memegang peranan yang sangat strategis dalam memastikan bahwa suatu LPK (terdiri dari laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi) memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian, seperti pengujian dan sertifikasi.
Sampai bulan Mei 2020, jumlah laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi (PUP) yang sudah terakreditasi KAN berjumlah 1.824 terdiri dari 1.411 laboratorium penguji, 317 laboratorium kalibrasi, 72 laboratorium medik, dan 24 penyelenggara uji profisiensi (PUP).
Dari jumlah tersebut, jumlah laboratorium pengujian lingkup pangan yang sudah diakreditasi KAN berdasarkan distribusi provinsi sebanyak 243 laboratorium yang tersebar di seluruh provinsi kecuali Kalimantan Utara. Adapun proporsi terbanyak di Jawa Barat.
Dari jumlah 243 tersebut yang memiliki kemampuan pengujian untuk kontaminasi mikrobiologi berjumlah 114 laboratorium, kontaminasi kimia 93 laboratorium, dan bahan tambahan pangan berjumlah 80 laboratorium.
Disamping itu, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi KAN berjumlah 441 dan yang berkaitan langsung dengan keamanan pangan, Lembaga inspeksi ada 47 yg tersebar hampir di seluruh provinsi. Untuk lingkup HACCP berjumlah 8 lembaga sertifikasi, 4 di Jawa Barat dan 4 di DKI Jakarta.
Selain itu, untuk lingkup SMKP – sistem manajemen kemanan pangan (ISO 22001) berjumlah 8 lembaga sertifikasi, 4 di Jawa Barat dan 4 di DKI Jakarta. “Untuk jumlah lembaga sertifikasi produk (LSPro) berjumlah 75 lembaga sertifikasi yang baru tersebar di 10 provinsi,” jelas Donny.
Sampai saat ini, KAN sudah mengoperasikan 31 skema sertifikasi terbagi ke dalam 9 kelompok. “12 skema akreditasi diantara 31 skema akreditasi yang dioperasikan KAN tersebut sudah mendapat pengakuan internasional. Diantaranya, skema akreditasi Keamanan Pangan ISO 22000, Sertifikasi Person, Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001, dan Keamanan Informasi (SNI ISO/IEC 27001),” tambah Donny.
Senada dengan Donny, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Reri Indriani mengungkapkan peran LPK dalam pengawasan pangan olahan sangat penting. “Kita tahu akreditasi ini akan memberikan added value kepada produk pelaku usaha yaitu peningkatan daya saing khususnya apabila akan diekspor. Dari aspek BPOM, selain mengawal daya saing produk juga memberikan keyakinan untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Reri, hasil identifikasi BPOM terdapat 7 cluster LPK yang memiliki peran dalam pengawasan pangan olahan yaitu Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen HACCP, Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Organik serta Laboratorium Penguji.
Selain itu, Reri melanjutkan, LPK juga memiliki peran dalam pengawasan pangan SNI wajib (termasuk pangan fortifikasi) diantaranya pemeriksaan sarana produksi SPPT SNI dan pengujian produk. “SPPT SNI merupakan syarat untuk pendaftaran produk pangan wajib SNI, seperti garam konsumsi, minyak goreng sawit, tepung terigu. Sementara terkait pengujian produk, hasil uji produk pangan SNI Wajib dari Laboratorium Penguji dapat digunakan saat pendaftaran izin edar di Badan POM. Sehingga tidak perlu dilakukan replikasi pengujian,” ungkap Reri.
Sebagaimana diketahui, KAN mewakili Indonesia dalam forum kerjasama internasional antar badan akreditasi, yaitu International Accreditation Forum (IAF), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC).
Fokus kerjasama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut adalah perjanjian saling pengakuan atas hasil-hasil sertifikasi, pengujian, inspeksi, dll yang disebut sebagai Multilateral Recognition Agreements (MLA’s) atau Mutual Recognition Arrangements (MRA’s). KAN melakukan kerjasama internasional untuk memastikan ekuivalensi.
“Dengan penandatangan MLA atau MRA tersebut, anggota badan akreditasi akan saling mengakui satu sama lain atas sertifikat dan laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi. Kerjasama tersebut, kita memastikan ekuivalensi, kalau kita saling confidence, ekuivalen satu dengan yang lain, bisa saling menerima, mengakui antar badan akreditasi kemudian antar pemerintah setiap Negara. Accredited once, accepted everywhere,”ujar Donny.
Pentingnya Akreditasi dan Sertifikasi Pangan di Masa Pandemi Covid-19
