Jakarta, Technology-Indonesia.com – Pembangunan daya saing untuk mencapai kemandirian bangsa memerlukan berbagai upaya penguasaan iptek secara terstruktur. Karena itu, dibutuhkan jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri yang harmonis dengan fokus untuk peningkatan nilai tambah produk.
Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti, Ophirtus Sumule menyampaikan hal tersebut pada diskusi Kebijakan Pendanaan Inovasi Nasional yang digelar oleh Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti melalui Direktorat Sistem Inovasi pada Kamis (25/7/2019) di Jakarta.
Diskusi melibatkan berbagai pihak seperti perwakilan dari Pusat Penerimaan dan Anggaran Belanja Negara (BKF Kemenkeu); perwakilan dari Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Bappenas; perwakilan Presiden University; Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi; Direktorat Inovasi Industri; dan berbagai stakeholder lainnya.
Ophirtus menambahkan, hal ini telah disadari semua pihak, namun pada pelaksanaannya masih diperlukan terobosan baru guna menumbuhkan bisnis pemula. Hal tersebut karena situasi bisnis saat ini belum memungkinkan untuk melakukan link and match dengan industri secara optimal, baik karena industrinya belum ada maupun karena principal industry tersebut berada di luar negeri.
Kasubdit Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi Kemenristekdikti, Wihatmoko Waskitoaji menyampaikan bahwa inovasi dalam artian menjadikan produk tersebut ada di pasar merupakan hal yang tidak mudah. Ketika sebuah produk telah selesai pada tahap riset diperlukan investasi yang tidak sedikit untuk mengupayakan invensi tersebut menjadi sebuah inovasi. Hal itu berkaitan dengan kebutuhan biaya yang timbul untuk pilot dan commercial, serta tahapan commercial support dan competitive commercial bisa menjadi sangat besar.
Menyadari kondisi tersebut, Kepala Seksi Kebijakan Inovasi, Eko Kurniawan menambahkan pendanaan inovasi perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk mendukung pengembangan dan penciptaan nilai tambah, baik melalui aspek ekonomi, maupun sosio-kultural. Pada 2019, alokasi dana abadi untuk riset sebesar Rp 1 Triliun, sehingga seyogianya pendanaan untuk mendorong hasil riset menjadi inovasi yang masuk ke industri dapat di alokasikan dana yang lebih besar .
Strateginya, menurut Ophirtus, pengalokasian dana abadi untuk inovasi dapat dikelola dengan mengacu misalnya dengan pola kerangka penggunaan dana untuk pengembangan SDM, yakni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan menggunakan lembaga independen. Diharapkan dengan menggunakan lembaga independen sebagai pengelola dana abadi untuk inovasi, penggunaan dana abadi lebih terarah dan tidak terpaku pada sistem penganggaran negara yang bersifat rigid. Dampak yang diharapkan adalah munculnya produk-produk invensi perguruan tinggi menjadi inovasi atau semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas produk nasional yang siap bersaing di tataran global.
Pendanaan dana abadi inovasi selain bersumber dari pemerintah juga dapat berasal dari pihak swasta. Karena itu Forum Group Discussion (FGD) ini dilakukan untuk menyatukan persepsi tentang sebuah sistem yang yang dapat menghimpun seluruh sumber pembiayaan, baik yang berasal dari bisnis dan masyarakat. Sumber pembiayaan tersebut dapat bergabung dalam skema pembiayaan dana abadi jika memungkinkan.
FGD ini juga dilakukan untuk merumuskan sebuah format alternatif kerjasama dan pembiayaan, guna mengakomodir “value” dari aktor pembiayaan swasta dan melahirkan kebijakan win-win solutions, dan sebagai masukan pada pemerintah. Hasil dari FGD ini akan dibahas lebih lanjut untuk diharmonisasikan dengan berbagai kebijakan terkait penguatan inovasi nasional.
