TechnologyIndonesia.id – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pangan yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Di tengah masih tingginya angka stunting, anemia, hingga meningkatnya konsumsi makanan ultra-proses, para ilmuwan dan pemangku kepentingan menilai transformasi sistem pangan menjadi kebutuhan mendesak.
Hal tersebut mengemuka dalam peluncuran Laporan EAT-Lancet 2025 di Indonesia yang digelar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bersama Komisi EAT-Lancet. Laporan ini merupakan pembaruan dari laporan asli yang telah disusun pada 2019.
Laporan EAT-Lancet 2025 disusun oleh 76 akademisi bidang pangan dan gizi yang berasal lebih dari 30 negara. Mereka memperbarui basis ilmiah bagi para pelaku sistem pangan untuk bersama-sama mendorong transformasi sistem pangan di Indonesia.
Laporan ini mengkuantifikasi target pola makan yang sehat, batas aman pangan dalam sistem Bumi, serta fondasi sosial dari sistem pangan yang berkeadilan.
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. dr. Rina Agustina, M.Gizi menyoroti tantangan sistem pangan Indonesia, mulai dari anemia dan defisiensi mikronutrien hingga meningkatnya konsumsi ultra-processed food (UPF). Ia juga menekankan pentingnya penerapan planetary health diet (PHD).
“Di Indonesia, prevalensi stunting memang menurun, tetapi anemia dan defisiensi mikronutrien masih mengkhawatirkan. Hanya separuh populasi Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan diet dan nutrisi ideal, sementara konsumsi makanan tinggi sodium dan makanan ultraproses terus meningkat,” ujar Prof. Rina.
“Karena itu, planetary health diet menjadi penting sebagai pola makan fleksibel yang dapat mendukung kesehatan manusia sekaligus keberlanjutan lingkungan,” imbuhnya.
Pentingnya Aspek Keadilan dalam Transformasi Sistem Pangan.
Sementara itu, Co-Chair EAT-Lancet, Dr. Shakuntala H. Thilsted menyoroti pentingnya aspek keadilan dalam transformasi sistem pangan. Ia menegaskan bahwa perubahan menuju pola makan sehat tidak boleh mengabaikan kelompok marjinal.
“Peralihan menuju PHD perlu dilakukan secara adil, karena transformasi sistem pangan tidak boleh mengabaikan kelompok marjinal, petani, masyarakat miskin, dan masyarakat adat yang juga menjadi bagian penting dari sistem pangan itu sendiri,” ujarnya.
Terkait komitmen pemerintah, Plt Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesahatan, Kementerian Kesehatan, Dwi Puspasari menyampaikan transformasi sistem pangan tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, perdagangan, dan berbagai sektor lainnya.
“Penguatan pangan dan gizi harus didasarkan pada sains dan pendekatan yang inklusif. Forum ini menjadi ruang penting untuk membangun diskusi menuju sistem pangan yang lebih sehat, tangguh, dan berkeadilan karena investasi pada pangan sehat adalah investasi untuk masa depan generasi kita,” ujar Dwi.
Deklarasi Bersama Wujudkan Sistem Pangan Sehat
Peluncuran laporan EAT-Lancet 2025 juga diwarnai deklarasi bersama dari berbagai unsur pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil. Mereka berkomitmen mendorong terciptanya sistem pangan sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi manusia, alam, dan iklim.
Poin-poin penting dalam deklarasi tersebut adalah:
● Kolaborasi multisektor yang melibatkan pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Bappenas), akademisi (Universitas Indonesia dan UGM), industri, serta organisasi masyarakat sipil (GAIN, CISDI, KSPL/FOLU Indonesia) dalam percepatan solusi pangan.
● Penciptaan akses yang adil dan terjangkau dengan menekankan pola makan sehat dan berkelanjutan sebagai kondisi yang terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia tanpa memandang tingkat ekonomi.
● Pemanfaatan inovasi digital lewat teknologi yang dapat mendukung perubahan perilaku pola makan berkelanjutan.
Mewakili organisasi masyarakat sipil, Romauli Panggabean, Knowledge Generation Lead Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL)/FOLU Indonesia menegaskan bahwa transformasi sistem pangan hanya bisa terjadi dengan kolaborasi multipihak. Sejak 2020, KSPL telah mempertemukan lebih dari 30 mitra, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil.
“Pendekatan berbasis kolaborasi multipihak inilah yang kami yakini relevan untuk dapat mengoptimalkan rekomendasi-rekomendasi dari laporan EAT-Lancet 2025 di tingkat nasional,” ujar Romauli.
Indonesia Hadapi Triple Burden Malnutrition
Menutup rangkaian acara peluncuran, Ketua Komisi Ilmu Kedokteran AIPI, Prof. Dr. Herawati Supolo-Sudoyo menegaskan kembali urgensi dari data ilmiah yang dipaparkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam tarik-menarik yang berat menghadapi triple burden of malnutrition.
“Di satu sisi, kita masih berjuang mengangkat anak-anak kita keluar dari stunting, sementara kita juga menghadapi peningkatan cepat kelebihan berat badan, obesitas, dan penyakit tidak menular terkait pola makan. Ini bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis pembangunan, yang semakin diperburuk oleh perubahan iklim yang semakin tidak menentu,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak yang terlibat berkomitmen menyusun policy brief guna mendukung implementasi rekomendasi EAT-Lancet 2025 di tingkat nasional maupun daerah.
Pesan utama yang ingin ditegaskan adalah bahwa makanan sehat tidak boleh menjadi kemewahan. Sistem pangan harus dibangun agar setiap orang, tanpa memandang tingkat ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat.
Laporan EAT-Lancet 2025 Soroti Transformasi Sistem Pangan Indonesia Menuju Pola Makan Sehat dan Berkelanjutan
