Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Kepala BSN Bambang Prasetya dalam pertemuan di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat (23/2/2018). Foto Dokumentasi Humas BSN
Technology-Indonesia.com – Kantor Staf Presiden, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan SKK Migas sepakat menjadi ujung tombak penerapan sistem pencegahan korupsi, guna mendorong terciptanya sistem manajemen anti korupsi di lembaga pemerintahan. Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia dalam hal investasi dan ekspor.
Kesepakatan tiga lembaga itu terjalin dalam pertemuan di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat (23/2/2018). Agenda pertemuan untuk mematangkan rencana penerapan sistem manajemen pencegahan korupsi berstandar internasional, yang sudah diadopsi ke dalam sistem Standardisasi Nasional Indonesia (SNI).
Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Salah satunya mencakup SNI ISO 37001 yang secara identik mengadopsi ISO 37001: 2016 “Anti Bribery Management Systems”.
Kepala BSN Bambang Prasetya menyatakan, SNI ISO 37001 merupakan standar manajemen internasional untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, patuh, dan transparan. ISO ini setara dengan Quality Management System 9001 yang sudah banyak diadopsi oleh banyak perusahaan bisnis maupun pemerintahan.
Menurutnya, salah satu penyebab lemahnya pencegahan korupsi di Indonesia adalah upaya yang cenderung hanya menyasar perilaku aparat pemerintahan pengambil kebijakan di level paling bawah. Dengan hadirnya SNI ISO 37001 dan Peraturan Mahkamah Agung 13/2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, upaya pencegahan korupsi juga berupaya mencegah perilaku pelaku sektor swasta yang sering menawarkan suap kepada oknum pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan.
“Bulan Desember 2016, BSN sudah meluncurkan SNI ISO 37001. Indonesia adalah salah satu negara terdepan yang mengadopsi sistem ini. Di Asia, Indonesia adalah negara yang mengadopsi setelah Singapura, lebih dahulu daripada Malaysia dan Tiongkok,” katanya.
Sejak diimplementasikan pada Januari 2018, sudah ada dua organisasi yang menerapkan SNI ISO 37001 yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Balai Besar Karantina Makassar. Bambang berharap dengan adanya rencana SKK Migas menerapkan SNI ISO 37001, gemanya akan lebih besar karena SKK Migas dapat menjadi role model bagi penerapan sistem ini pada lingkup industri migas.
“Sistem ini juga akan meningkatkan kredibilitas organisasi dan dapat menjadi instrumen untuk melindungi organisasinya dari gangguan suap-menyuap di lapangan,” kata Bambang.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan niat melakukan korupsi akan muncul ketika ada kelonggaran. Karena itu perlu ada sistem yang kokoh dan instrumen yang kuat, salah satunya dengan implementasi SNI ISO 37001.
Kantor Staf Presiden, tegasnya, siap menjadi jembatan bagi berjalannya implementasi di lingkungan kementerian dan lembaga. Berkaitan dengan implementasi oleh SKK Migas mulai Maret 2018, Kementerian ESDM akan diajak mematangkan rencana tersebut.
Moeldoko menggarisbawahi bahwa tujuan akhir dari impementasi SNI ISO 37001 adalah peningkatan daya saing Indonesia di mata dunia internasional dan kelayakan Indonesia untuk menjadi negara tujuan investasi. Untuk itu, Kantor Staf Presiden akan mengawal secara penuh rencana SKK Migas menjadi ujung tombak penerapan sistem manajemen anti korupsi SNI ISO 37001.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengutarakan bahwa penerapan ISO 37001 karena SKK Migas membutuhkan. Harapannya, penerapan ISO ini akan menurunkan risiko bisnis migas dan menarik investor di sektor hulu.
“Dengan naiknya investasi di sektor hulu migas, lifting minyak di Indonesia diharapkan dapat meningkat, karena sumbernya tersedia,” pungkasnya.
Artikel terkait : SKK Migas Akan Terapkan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Korupsi
