Sampai awal 2017, alokasi dana subsidi untuk biodiesel dalam mendukung program pencampuran 20 persen Bahan Bahar Minyak (BBM) dari kelapa sawit ke dalam BBM dari fosil masih dalam tahap aman. Hingga kini dana subsidi di rekening Badan Pengelolah Dana Perkebunan (BPDP) Sawit tercatat sebesar Rp 6,1 triliun.
Direktur BPDP, Bayu Krisnamukti memastikan cadangan dana untuk subsidi ini dalam kondisi aman sampai awal tahun 2017. Dengan asumsi subsidi yang diberikan pada harga tertinggi Rp 6.061 per liter, dari subsidi sebelumnya Rp 3.125 per liter.
“Lompatan peningkatan subsidi menjadi dua kali lipat dikarenakan melonjaknya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar dunia. Hingga saat ini harga harga CPO dunia di atas USD 700 per ton. Kenaikan harga CPO dunia ini mengerek angka subsidi biodiesel,” tegas Krisnamukti kepada awak media di Jakarta, Kamis (10/8/2016).
Krisnamukti melanjutkan, jika subsidi sudah menyentuh pada angka Rp 8.000 per liter tentunya ini akan jadi masalah. Walaupun anggaran kita masih dalam tahap aman hingga awal 2017, kita tidak berdiam diri. Kita sudah mengantisipasinya dengan mengajukan tujuh opsi kepada pemerintah. Hasil usulan opsi tersebut tergantung dari pemerintah yang akan memutuskannya, ujar Krisnamukti.
Tujuh opsi tersebut terang Krisnamukti, Penyesuai harga BioDisel; Standarisasi periode HIP biodiesel dan solar; Penyesuaian volume mandatori biodiesel; Pembagian biaya keberlanjutan yang harus ditanggung konsumen; Pembagian biaya keberlanjutan yang harus ditanggung APBN; Harmonisasi pungutan; dan Pemberlakuan lelang pada segmen PSO.
“Kita masih memiliki beberapa opsi serta upaya lain untuk memberikan solusi permasalahan Mandatori B20 Biodisel ini. Program ini harus terus berjalan, karena banyak manfaat yang dirasakan, apalagi ini merupakan program bauran energi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan dalam rangka menekan serta mengurangi efek rumah dengan pembakaran energi fosil ke udara,” ungkap Krisnamukti.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Biodisel Indonesia (Aprobi), Paulus Cakrawan mengatakan program Mandatori B20 Biodisel ini harus terus berjalan secara berkesinambungan. “Kita harus bisa mencarikan jalan keluar yang baik, untuk subsidi selisih harga ini harus dipikul oleh pemerintah dengan APBN,” tegas Paulus. Albarsah