Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan Posko Aju Siaga Darurat untuk antisipasi meletusnya Gunung Ijen di Bondowoso Jawa Timur. Gunung Ijen merupakan salah satu dari tujuh gunung yang dinyatakan status siaga atau level III oleh PVMBG Badan Geologi.
Terkait antisipasi meletusnya Gunung Ijen tersebut Kepala BNPB, Syamsul Maarif meminta untuk tetap siaga dan memperkuat Posko yang sudah didirikan.
Syamsul juga mengingatkan agar masyarakat tidak mendekat pada batas radius 1,5 km dari Kawah Ijen yg menyimpan volume air 30 juta meter kubik dengan tingkat keasaman yang mematikan lebih dari air accu.
“Masalah Gunung Ijen meletus, itu rahasia Tuhan. Namun kita tetap siaga terhadap sapaan Tuhan lewat perilaku alam,” katanya.
Namun disarankan agar masyarakat sekitar Gunung Ijen juga menyadari bahaya ancaman letusan Gunung Ijen yakni bukan saja awan panas tetapi juga lontaran material pijar, abu vulkanik, serta tumpahan air di Kawah Ijen dengan volume 30 juta m3, dapat terjadi lahar letusan, dengan air sangat asam pH<1, panas bercampur material padat.
Demikian halnya kandungan air dengan fluor, yang terkandung dalam air danau yang tinggi dapat merusak tulang dan gigi. Jika air minum penduduk terkontaminasi flour terlalu tinggi. Kandungan unsur kimia yang berada pada air danau Kawah Ijen yang tinggi juga membahayakan.
Pihak BNPB untuk mengantisipasi hal tersebut telah melakukan sosialisasi. Sosoialisasinya menurut Syamsul tidak semata-mata memberi informasi namun memupuk sistem kekerabatan, misal melibatkan wartawan, petugas penerangan, kelompok Majelis Taklim, tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok lainnya sebagai mediator untuk memberi info yang benar kepada masyarakat.
BNPB juga memberi bimbingan dalam pembentukan cluster sesuai keahliannya masing-masing serta bantuan dana sebesar Rp 466 juta untuk kebutuhan dua minggu dan segera mengirimkan bantuan mobil operasional dalam waktu dekat.
Meski status Ijen masih Siaga (level III) dan belum perlu ada pengungsian. Namun saat ini sedang disiapkan kesiapan dan kebutuhan Posko dan rencana pelaksanaan Gladi di kawasan Blawan.
Penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Salah satu program BNPB dalam rangka penguatan kapasitas penanggulangan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat adalah dengan membangun program desa tangguh yang berdiri atas empat indikator: antisipasi, proteksi, adaptasi, dan daya lenting.
Syamsul Maarif menekankan bahwa pemerintah sangat berharap masyarakat dapat terus meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana sebagai perwujudan proses bottom-up, dan Pemerintah akan memberikan dukungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah (top-down).
Menurut Syamsul pada setiap bencana yang akan terlebih dahulu menangani adalah masyarakat, bukan pemerintah. Sehingga manajamen bencana yang perlu didorong adalah melalui mekanisme bottom up, di mana permasalahan dan tantangannya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat.
Karena itu BNPB memberikan Pelatihan Fasilitator Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang dihadiri 61 peserta dari perwakilan masyarakat di Yogkarta belum lama ini. Melalui pelatihan ini, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat ditingkatkan. Terkait dengan pasca erupsi Merapi,
“Khusus kepada masyarakat yang tidak mau relokasi, segala resiko bencana yang terjadi adalah tanggung jawab masyarakat, namun demikian, Pemerintah akan tetap memberikan fasilitas pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana baik melalui pelatihan PRB maupun penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan” jelas Syamsul Maarif.
