Wilayah NKRI dengan luas daratan mencapai 1.9 juta kilometer persegi dan luas lautan mencapai 5.8 juta kilometer persegi membutuhkan sarana teknologi satelit guna menginventarisasi dan memantau kondisi wilayah Nusantara selama 24-jam. Kondisi itu akan terwujud melalui kehadiran satelit penginderaan jauh Indonesian Satellite (Inasat).
Hal tersebut disampaikan Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo saat bertemu dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, di Jakarta, 10/2/2015. Dalam pertemuan tersebut disepakati kelanjutan Program Inasat, dengan menghimpun kemampuan nasional. Sehingga Indonesia dapat mandiri di bidang satelit, stasiun bumi dan aplikasi teknologi penginderaan jauh.
Penerapan teknologi penginderaan jauh di Indonesia semakin luas cakupannya, baik untuk penanganan kebakaran hutan, penanggulangan banjir, perencanaan wilayah, penindakan illegal fishing, pemantauan terumbu karang, oseanografi dan hidrografi.
Di bidang penguasaan teknologi stasiun bumi, telah dibangun Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, di BMKG Jakarta dan Infrastruktur Development for Space Development (Indeso), di Perancak, Bali Selatan. Indeso merupakan program yang didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam pengimplementasiannya.
Kemampuan membangun satelit telah dikuasai LAPAN dengan hadirnya Satelit Mikro Penginderaan Jauh, Lapan A-1. Saat ini Lapan A-1 sudah beroperasi selama 5 tahun dari target beroperasi hanya 3 tahun. Sementara itu, satelit Lapan-A2 dan Lapan-A3 direncanakan mengorbit pada 2015 dan 2016. Kedua satelit tersebut merupakan program litbang satelit Lapan yang perakitan, pengintegrasian, dan pengujiannya dilakukan oleh anak bangsa.
Dalam waktu dekat, Indroyono Soesilo akan menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri guna mendengarkan Paparan Program Inasat sehingga dapat diambil kebijakan pemerintah selanjutnya.