BIG Dukung Kebutuhan Informasi Geospasial Tematik Kemenkokesra

Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Indroyono Soesilo mengatakan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengapresiasi implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Khususnya tertahap penggunaan informasi dasar yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial yang bisa dipakai bersama-sama. “Untuk pembuatan informasi spasial tematik di lingkungan Menkokesra sebaiknya dibuat berdasarkan informasi geospasial dasar yang bersumber pada data di Badan Informasi Geospasial” kata Indroyono saat membacakan sesaat sebelum berakhirnya Rapat Kordinasi tentang Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Nasional dan Kesejahteraan Rakyat, di Jakarta, Selasa (27/11). Lebih lanjut Indroyono mengatakan Badan Informasi Geospasial tidak hanya mengkordinasikan kegiatan survey dan pemetaan untuk menghasilkan peta. Namun dituntut menghasilkan peta sebagai sumber informasi geospasial yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan agar program pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara tepat lokasi dan tepat sasaran. Untuk selanjutnya Indroyono akan memantau kementerian di bawah Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, peta tematiknya harus dibuat berdasarkan informasi geospasial yang yang ada di Ina Geoportal dibuat Badan Informasi Geospasial. “Ada dua kementerian yang saya harapkan bisa mengimplementasikan kebutuhan peta tematik, kementerian agama dan pendidikan dan budaya. Kementerian agama bisa mencetak peta untuk seluruh pesantren yang junmlahnya sekitar 30 ribu pesantren dan 17 ribu madrasah,” katanya. Demikian halnya dengan Kementerian Pendidikan Budaya, Indroyono berharap Kementerian Pendidikan Dan Budaya atau mmebagikan peta kepada seluruh SD dan SMP serta pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi, mengatakan saat ini sedang dilakukan inventaris peta tematik. ” Inventaris peta tematik sedang dikerjakan oleh Forum Kelompok Tematik. Ada sekitar 19 kelompok tematik. Dengan begitu ke depannya bisa diketahui bisa penanggungjawab peta tematik,” ujar Asep. Selanjutnya Asep juga menyebut BIG juga mengarah pada sistem kerja yang sistematis dan bertanggungjawab. Ia menyontohkan sekarang ini peta wlayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang ramai menjadi pembicaraan karena adanya perbedaan sumber informasi. “Untuk peta NKRI kita sudah bekerjasama dengan kementerian terkait dan sedang diiventarisasi luas wilayah Indonesia by name dan by cordonate. Peta ini juga sudah kami komunikasikan di tingkat internasional, PBB. Dan yang kita umumkan bahwa banyaknya pulau Indonesia adalah 13.466 pulau. Dan jumlah itu sudah sesuai dengan dasar pengetahuan dan teknologi. Namun jumlah itu masih tetap bisa berubah,” jelas Asep. Sebagaimana diketahui Undang-undang Informasi Geospasial mendorong penggunaan referensi tunggal dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Khusus IGT bisa dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk kementerian yang ada di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Seperti diutarakan Machasin, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan HAM yang merangkap Kepala Diklat, Kementerian Agama, pihaknya punya data yang harus disebarkan kepada 5000 satuan kerja di seluruh Indonesia. “Kami punya data statis yang diperbarui setiap dua tahun sekali dan data dinamis. Kami juga punya data jumlah rumah ibadah di Indonesia serta data pesantren danmadrasah. Semua itu membutuhkan data informasi geospasialnya. Kami juga punya anggarannya. Nah, bagaimana kami bisa bekerjasama dengan BIG untuk menghasilkan peta tersebut,” katanya Machasin. Demikian juga informasi spasial dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan. Agus Purwadianto, Staf Ahli Bidang Teknologi dan Globalisasi Kemeneterian Kesehatan mengatakan tahun 2014 Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan jaminan kesehatan sosial untuk itu membutuhkan data kabupaten dan data penduduk yang bisa dibuatkan oleh BIG. Terkait pengintegerasian Informasi Geospasial Tematik maka BIG membangun infrastruktur dan jaringan Informasi Geospasial untuk menjamin kemudahan akses terhadap informasi geospasial. Infrastruktur ini dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan berbagi pakai antar pemangku kepentingan secara optimal sehingga perencanaan dan pembangunan nasional berbasis kewilayahan dapat dicapai.