Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) handal dan terlatih dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan. Untuk itu KKP akan menjaring hingga 2.400 personel tenaga ahli untuk mengelola 76 kawasan konservasi perairan di Indonesia.
Selain memacu kualitas dan kapasitas SDM, KKP juga mengedepankan empat langkah strategis dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan. Keempat langkah tersebut yaitu penerapan prinsip-prinsip tata kelola untuk pengembangan kawasan konservasi perairan, penerapan Blue Economy, penerapan good ocean governance, serta program Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT).
“Pengelolaan kawasan perairan konservasi secara efektif dapat menjamin keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada kelestarian sumberdaya ikan dan jasa-jasa lingkungan perairan”, ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo saat membuka Lokakarya Pelatihan Internasional Pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Pelabuhan Benoa, Bali, Selasa (16/9).
Pemanfaatan kawasan konservasi perairan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan. Diantaranya, pengembangan pariwisata bahari. Syarif mencontohkan kawasan konservasi perairan (KKP) di Nusa Penida, Bali yang menyebabkan perekonomian masyarakat setempat mengalami peningkatan signifikan.
Dampak ekonomi KKP Nusa Penida itu telah meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung dengan kontribusi dari sektor pariwisata yang mengalami peningkatan 30 persen. Laporan Coral Triangle Centre (CTC), mengungkapkan bahwa setiap tahun Nusa Penida dikunjungi oleh 260.000 wisatawan.
“Selain Nusa Penida, ada beberapa perairan lain di Indonesia yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan konservasi perairan, seperti Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Cina Selatan”, ungkap Sharif.
Untuk itu, KKP memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional yakni CTC dan International Union for Conservation of Nature (IUCN) dengan menggelar International Training Workshop Marine Protected Area Governance. Lokakarya bertema ”Towards Collaborative Governance of Marine Resources Management Across Indonesia and the Coral Triangle Region” tersebut dilaksanakan di Bali pada tanggal 16-19 September 2014.
Tercatat lebih dari 100 manajer MPA dan praktisi konservasi laut dari Amerika Serikat, Vietnam, Kepulauan Solomon, Kamboja, dan Belanda berpartisipasi dalam workshop ini. Sementara pelatihan difasilitasi oleh pelatih dari Indonesia ini dengan dukungan dari fasilitator berbagai negara termasuk, Swiss, Inggris, Kolombia, dan Jerman berafiliasi dengan lembaga-lembaga global dan regional.
Sharif berharap, kegiatan ini dapat mendorong penerapan good ocean governance secara lebih luas, khususnya melalui peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Workshop dan pelatihan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan pada forum Internasional.
Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan penghargaan Wiyata Adibakti Mina Bahari kepada Bupati Tabanan. Penghargaan itu atas keberhasilannya menumbuhkan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.
