Sebagai upaya mensinergikan antara sisi penyedia dan sisi pengguna Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi menempuh kebijakan penguatan Sistem Inovasi Nasional. Sementara dalam implementasinya, ditempuh dengan strategi membangun kebersamaan antara berbagai lembaga riset di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNPK) dan Kementerian.
“Saya melihat adanya ketidaksinergian antara pensuplai iptek dan pengguna iptek,” kata Menteri Ristek Suharna Surapranata dalam acara Diskusi Panel Revitalisasi Sistem Inovasi Nasional yang diadakan Kementerian Ristek dan Masyarakat Penulis Iptek di Jakarta.
“Produk litbang baru akan bermanfaat bila telah digunakan oleh masyarakat dan industri. Karena itu jangan biarkan peneliti asyik dalam penelitiannya saja. Peneliti harus kita bawa turun lapangan melihat kebutuhan di masyarakat dan industri,” tambahnya.
Terkait dengan strategi kebersamaan yang akan, Menristek juga mengatakan, hingga saat ini kegiataan riset di LPNK dan Kementerian belum terkoordinasi dengan baik. “Masih ada tumpang tindih. Jika dana riset pengelolaaannya ditangani Kementerian Ristek, problem ini bisa diselesaikan,” tegas Suharna. Saat ini, setiap LPNK dan Kementerian mengatur dana risetnya masing-masing.
Namun begitu, tambahnya, Kementerian Ristek sudah memulai memperbaiki kondisi tersebut. Suharna menyebut proyek uji coba pembangkit listrik solar dan angin di Bantul sebagai contoh. Dalam proyek ini terlibat beberapa kementeriaan, antara lain Kementerian Ristek, Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, UMKM, Lapan, BPPT, UGM. Pembangkit listrik dalam proyek ini digunakan untuk memproduksi es batu, untuk membantu nelayan membekukan hasil tangkapannya.
Dalam upaya meningkatkan sinergi antara sisi suplai maupun pengguna Iptek dan meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga, Kementerian Ristek akan mengajukan RUU Sistem Inovasi Nasional (Sinas).
Menristek juga mengatakan, kementriaan Ristek, pada tahun ini akan memperjelas roadmap tujuh bidang fokus agenda riset nasional. Untuk bidang energi, misalnya, Kementerian Ristek tengah menugasi Dewan Energi Nasional untuk membuat Kebijakan Energi Nasional hingga tahun2050.
Diskusi ini antara menghadirkan Deputi Menteri Ristek bidang Pendayagunaan Iptek dr. Idwan Suhardi, Deputi Kepala BPPT bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Dr, Tatang Taufik, inovator tomografi Dr.Warsito P Taruna, Kepala Batan Hudi Hastowo dan Deputi Menteri Ristek bidang jaringan Iptek Dr. Syamsa Ardisasmita.
