JAKARTA – PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) merespon 13 tuntutan warga yang terdampak pemberlakuan E-Gate dan penataan kawasan industri Pulogadung, Jakarta. Kawasan industri tertua ini sebagian sahamnya dimiliki pemda DKI Jakarta
Sebagai pengelola kawasan, PT JIEP merespon tuntutan warga terdampak pada ring satu, mencakup 14 Rukun Warga (RW) di Jatinegara dan 6 di Rawa Teratai. Respon ini tertuang dalam penandatangan nota kesepakatan bersama warga yang disaksikan pihak terkait seperti Polres Jakarta Timur, Dandim, Camat dan pihak kelurahan pada Rabu (6/1) pukul 21.00 WIB.
Dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) itu dilaksanakan penyerahan simbolis smart card yang akan dipergunakan warga terdampak dalam akses masuk dan keluar kawasan industri JIEP, Kelapa Gading.
Direktur utama PT JIEP, Rahmadi Nugroho menyatakan PT JIEP sangat komitmen terhadap warga terdampak pada ring satu sebanyak 20 RW. Kami merespon tuntutan warga ini dengan 13 butir permintaan warga.
“PT JIEP dan masyarakat saling membangun kebersamaan dalam menata kawasan industri yang baik agar para investor merasa nyaman berada dalam kawasan JIEP. Kebersamaan ini akan memberikan peningkatan keuntungan bagi perseroan. Tentunya keuntungan ini akan dinikmati pula oleh masyarakat terdampak pada ring satu,” tegas Rahmadi.
Sekretaris Perusahaan, Asrul Waryanto mengatakan PT JIEP sudah memberikan posisi anggaran kepada masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah menyisihkan 1 persen laba perseroan. “Pada 2015, PT JIEP meraih laba kurang lebih 50 milyar rupiah, jadi dana bagi pengembangan masyarakatnya sebesar 500 juta rupiah setiap tahunnya,” tegas Asrul.
Pembangunan e-gate atau palang pintu akses otomatis bertujuan meningkatkan keamanan dan kenyamanan aktivitas industri dan bisnis di Kawasan Industri Pulogadung. Peletakan batu pertama pembangunan e-gate JIEP dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, pada 6 Mei lalu. Uji coba pemberlakuan dilaksanakan akhir tahun 2015. Albarsah
