Jakarta, Technology-Indonesia.com – Evaluasi cepat terhadap berbagai kasus kecelakaan konstruksi yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa diperlukan pemutakhiran standar-standar terkait konstruksi dan memastikan penerapannya di lapangan. Untuk itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan mempercepat review terhadap standar bidang konstruksi.
Kepala BSN, Bambang Prasetya menyampaikan hal tersebut seusai Workshop Standar Keselamatan Konstruksi di Jakarta, Kamis (1/3/2018). Workshop yang diselenggarakn BSN dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini menghadirkan para birokrat, praktisi, akademisi dan pelaku industri konstruksi. Workshop ini diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi implementasi untuk memutakhirkan kebijakan standardisasi barang, personal, proses, layanan, dan sistem industri konstruksi.
“Masukan para pakar dan stakeholder hari ini akan ditindaklanjuti dengan membuat working group yang akan mengeluarkan beberapa output. Pertama, dalam jangka pendek yang terkait dengan standar-standar proses tentang keamanan kontruksi elevated. Serta meneruskan masukan yang ada untuk membuat program-program yang skala prioritas, jangka pendek, maupun menengah,” terang Bambang.
Menurutnya, standar produk dan barang sudah sangat banyak dikembangkan. Namun, standar personal, proses dan sistem industri konstruksi masih belum kontekstual dengan perkembangan di sektor konstruksi, seperti lean construction, green constructtion, constructability, dan project development partners.
Kepala BSN, Bambang Prasetya (kedua dari kiri) bersama para pembicara Workshop Standar Keselamatan Konstruksi di Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Workshop ini bertujuan menghasilkan rencana aksi implementatif sebagai bagian dari Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK) yang dicanangkan Menteri PUPR pada 29 Januari 2018 untuk memutakhirkan kebijakan standardisasi barang, jasa, proses, sistem dan personel industri konstruksi sebagai instrumen penjaminan keselamatan konstruksi. workshop ini diharapkan memberikan solusi kelembagaan dengan memperkuat penerapan standar-standar dimaksud.
Dari paparan diskusi terlihat bahwa BSN harus mengupdate standar-standar yang ada terutama terkait dengan keamanan konstruksi dan bangunan bertingkat. “Teknologi berkembang pesat namun standarnya belum mengikutinya. Misalnya, standar memasang konstruksi jalan layang belum ada, karena teknologi ini relatif baru,” ungkapnya.
Working group yang terbentuk akan memberikan masukan ke Komtek (Komite Teknis) dan standarnya akan dirumuskan secara fast track (jalur cepat). Sambil menunggu fast track keluar bisa dibuat guideline (pedoman) yang nanti akan menjadi rancangan standar.
Pihaknya mentargetkan tahun ini paling tidak sudah ada draft yang sudah riil. Perumusan secara fast track biasanya memerlukan waktu sekitar 6-7 bulan, namun jika pembahasannya dipadatkan bisa direduksi menjadi 4 bulan.
“Dalam perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus memakai konsensus nasional memakai voting. Seluruh penduduk indonesia bisa mengakses, Setuju atau tidak. Kalau tidak setuju harus FGD lagi. Makanya SNI itu sebenarnya produk yang sangat representatif,” terang Bambang.
Mengenai masalah pengawasan, lanjutnya, SNI sifatnya sebenarnya voluntary atau sukarela. Namun jika menyangkut keamanan dan lain-lain kementerian terkait bisa mewajibkan. Untuk pengawasan, ada peraturan-peraturan yang mengikuti peraturan kementerian. Namun ada juga yang melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga inspeksi yang terakreditasi Komite Akreditasi nasional (KAN). Sayangnya, di Indonesia masih kekurangan lembaga inspeksi.
Deputi Bidang Informasi Pemasyarakatan Standardisasi BSN, Zakiyah mengatakan BSN selaku lembaga yang bergerak di bidang standardisasi akan memfasilitasi semua yang akan dilaksanakan seperti working group. Termasuk bagaimana mendekatkan standar tersebut ke publik, sehingga masyarakat turut diberikan informasi yang lebih cepat mengenai standar yang ada.
“Masukan-masukan tadi akan kita masukkan ke dalam program nasional perumusan standar dengan pembentukan tim teknis khusus. Kita memang sudah punya tim teknis perumusan standar di bidang konstruksi, tapi kita akan membentuk tim khusus lagi. Ini salah satu strategi untuk mempercepat perumusan standar,” ungkap Zakiyah.
Dalam kesempatan tersebut, Kasubdit Mutu Konstruksi Kementerian PUPR, Budi Setiawan mengatakan masukan-masukan hasil workshop ini sifatnya masih masukan dan akan dibicarakan lebih lanjut di working group. Nantinya standar-standar yang dipilih sangat selektif, standar yang benar-benar paling kritikal dan paling umum, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang terjadi kecelakaan beberapa waktu lalu.
Sebagai tindak lanjut workshop ini, BSN mengajak bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan melibatkan pelaku industri konstruksi untuk menindaklanjuti rumusan kebutuhan standardisasi keselamatan konstruksi dan standar-standar proses, sistem dan personel di industri konstruksi.
Artikel Terkait : BSN Akan Gelar Workshop Standar Keselamatan Konstruksi
