Kepala P2KK LIPI, Sri Sunarti Purwaningsih menyerahkan cindera mata kepada Yanuar Nugroho dari Kantor Staf Presiden dalam acara Temu Mitra di Jakarta, Rabu (29/11/2017)
Jakarta, Technology-Indonesia.com – Kajian ilmu sosial dan humaniora memiliki beragam tantangan terutama saat dipertanyakan sumbangsihnya. Padahal, ilmu sosial dan humaniora memiliki peran signifikan, khususnya dalam pembuatan kebijakan pemerintah.
Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Sunarti Purwaningsih mengatakan dari konteks keilmuan, ilmu sosial dan humaniora memiliki sifat sebagai penyeimbang karena sumbangannya tentang perubahan sosial, karakter, motivasi dan lainnya. Kontribusi hasil kajiannya pun diharapkan memberi sumbangsih dalam kesejahteraan masyarakat.
LIPI telah melakukan penelitian sosial dan humaniora di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan dengan beberapa aspek cakupan yang menjadi isu utama. Aspek tersebut meliputi agama dan filsafat, multikulturalisme, hukum dan masyarakat, serta ekologi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek ini telah didalami LIPI untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
“Kami melakukan kajian penelitian dan mengomunikasikan pada masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab penelitian yang didanai oleh pemerintah,” ungkap Sri dalam Temu Mitra “Kerja Bersama, Bermitra untuk Indonesia Mandiri” di Jakarta, pada Rabu (29/11/2017).
Temu mitra ini mengulas peran dan hasil-hasil penelitian ilmu sosial dan humaniora, utamanya bidang kemasyarakatan dan kebudayaan. Acara ini juga menghadirkan pembicara kunci, Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Sri menjelaskan, penelitian sosial dan humaniora yang dilakukan LIPI terkadang tampak sederhana, namun sebenarnya hasilnya memberikan dampak yang signifikan. Sayangnya, terkadang hasil penelitian itu kurang mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan.
Untuk itu, ia berharap para pengambil kebijakan dapat lebih memperhatikan dan menghargai masukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. “Dengan kata lain, adanya sebuah kebijakan yang berlandaskan pada bukti ilmiah hasil penelitian. Landasan tersebut dapat mengurangi kebijakan yang memiliki kemungkinan gagal atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak berimbang,” jelasnya.
Sri menyoroti selama ini masih terdapat kesenjangan antara apa yang dipikirkan atau yang dibutuhkan oleh stakeholders dengan apa yang dikaji. “Kesenjangan ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara ilmuwan sosial dengan stakeholders, untuk menangkap kebutuhan stakeholders dalam penelitian yang akan dilakukan,” tuturnya.
Sebagai solusinya, kepekaan dan kemampuan untuk menangkap kebutuhan serta permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan stakeholders sangat dibutuhkan. Bila itu sudah bersinergi dengan baik, maka penerapan kebijakan akan terhindar dari gesekan yang merugikan di masyarakat.
Misalnya, kasus-kasus penolakan publik atau ketidakpuasan terhadap kebijakan, seperti aksi demonstrasi hingga langkah hukum berupa gugatan judicial review bisa dihindari. “Kasus-kasus itu menyiratkan banyaknya permasalahan dalam proses perumusan kebijakan, konten kebijakan, hingga implementasinya. Artinya, kebijakan itu terkadang masih kurang memperhatikan hasil kajian penelitian,” pungkasnya.
P2KK LIPI memiliki empat kelompok penelitian (Kelti) yaitu Kelti Agama dan Filsafat; Kelti Multikulturalisme; Kelti Hukum dan Masyarakat; serta Kelti Ekologi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Selain melakukan berbagai kegiatan, P2KK LIPI telah menghasilkan beragam hasil cetakan seperti buku hasil penelitian, policy paper, buku penulisan tunggal, kamus bahasa yang hampir punah, buku ajar muatan lokal, cerita anak dan lain-lain.
