Cibinong, Technology-Indonesia.com – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin hari ini secara resmi membuka rangkaian kegiatan Hari Informasi Geospasial (HIG) 2017. Kepala BIG menyampaikan pentingnya mengupayakan kemandirian geospasial yang mendukung terwujudnya kedaulatan bangsa dan negara secara utuh.
“Menjadi tugas kita bersama untuk terus mengupayakan kemandirian geospasial baik melalui pengembangan inovasi teknologi IG, peningkatan kualitas SDM IG, dan kebijakan lainnya untuk mendorong kemandirian geospasial tersebut,” kata Hasanuddin dalam Launching HIG di lapangan upacara BIG, Cibinong, Bogor, Jumat (8/9/2017)
Salah satu upaya mewujudkan kemandirian geospasial adalah melalui Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk mendorong tersedianya IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu terwujudnya satu referensi, satu standar, satu database, satu geoportal.
“Intinya kita ingin mendorong agar produk-produk informasi geospasial bisa termanfaatkan dengan baik. Untuk bisa sampai ke sana kita harus bisa mandiri secara teknologi, sumber daya manusia, peraturan perundangan, standar, dan lain-lain,” lanjutnya.
Hasanuddin menjelaskan, menurut Undang-Undang Informasi Geospasial, BIG berkewajiban membuat peta skala 1:1000 hingga skala 1:1 juta. Saat masih bernama Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) pembuatan peta lebih banyak pada skala menengah 1:25.000 hingga skala 1:50.000.
Sekarang, BIG fokus pada pembuatan peta skala besar untuk keperluan rencana detail tata ruang, pemetaan desa, pembangunan kota, kawasan ekonomi khusus, dan reforma agraria. Namun kendalanya, ketersediaan peta skala 1:500 baru sekitar 1 persen dari seluruh luas wilayah Indonesia.
Penyebabnya, penyediaan peta skala besar membutuhkan dana besar, sementara anggaran pemerintah terbatas. “Kita mengharapkan agar dana tidak hanya berasal dari APBN tapi juga dari daerah maupun swasta. Pelaksana bisa dari pihak ketiga, namun standar, pengawasan, dan sebagainya tetap dari BIG. Kalau hanya mengandalkan BIG tidak akan selesai, harus ada terobosan,” lanjutnya.
Terobosan lain untuk mempercepat peta skala besar melalui pengadaan peta citra satelit resolusi tinggi yang menjadi kewenangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Saat ini, citra satelit resolusi tinggi sudah mencapai 50%. “Tahun ini, Lapan mendapat APBN-P untuk membeli sisanya,” terang Hasanuddin.
Untuk penyelesaian Kebijakan Satu Peta skala 1:50.000, tahun ini BIG konsentrasi pada pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelumnya BIG telah menyelesaikan pemetaan pulau Kalimantan. Pada 2018 akan dilanjutkan ke Papua, Maluku dan Jawa.
Sementara untuk pembuatan peta-peta tematik menjadi kewenangan Kementerian dan Lembaga (K/L). “Peta-peta tematik tersebut kita kumpulkan, kita cek dan diintegrasikan dengan peta dasar. Peta tematik ini kemudian kita sinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih. Peta yang sudah disinkronkan ini akan dimasukkan ke dalam Ina Geoportal,” terangnya.
Menurut Hasanuddin, melalui kebijakan satu peta dan keberadaan Ina Geoportal, saat ini Indonesia sedang menuju ke arah kemandirian geospasial. Hal ini sejalan dengan tema peringatan HIG 2017 yaitu Kemandirian Geospasial untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara.
Peringatan HIG setiap tanggal 17 Oktober, sekaligus memperingati berdirinya Bakosurtanal pada 17 Oktober 1969. Pada 2011 Bakosurtanal berubah menjadi BIG sesuai dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2011.
Rangkaian kegiatan HIG 2017 diantaranya Orienteering Competition di Yogyakarta, Rakortek IGT, open house, Geospatial Booth Camp, Geospatial Week di Aceh, Launching peta NKRI, dan Diseminasi IG. Pada puncak Acara HIG pada 17 Oktober 2017 akan dilaksanakan pemberian penghargaan terkait IG, peresmian Layanan Geospasial Terpadu, penyerahan Peta NKRI ke Desa, serta pleno konsultasi tata ruang.
