Jakarta, Technology-Indonesia.com – Audit teknologi memiliki peran strategis dalam peningkatan daya saing industri nasional, perlindungan publik dari dampak negatif teknologi, dan mendorong inovasi nasional. Untuk itu, perlu ada suatu Sistem Nasional Audit Teknologi yang mampu mensinergikan seluruh komponen sehingga tujuan audit teknologi dapat tercapai.
Salah satu komponen penting dalam sistem tersebut adalah aspek kelembagaan audit teknologi. Karena itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membentuk Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) yang dideklarasikan pada 23 November 2006. Saat itu, Indonesia masih dalam kondisi recovery perekonomian akibat krisis ekonomi di tahun 1998.
Kepala BPPT, Hammam Riza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IATI mengatakan bahwa audit teknologi merupakan bagian dari pengkajian yang diharapkan akan mengungkit keberhasilan pembangunan nasional.
“Audit teknologi merupakan bentuk kendali maupun pengawasan terhadap keberhasilan dari berbagai pembangunan infrastruktur dan pembangunan berbagai sektor untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional,” tutur Hammam di sela Seminar Nasional Audit Teknologi 2020 di Gedung BPPT, Jakarta, pada Rabu (26/02/2020). Dalam seminar bertema “Peran Audit Teknologi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Nasional” dilaksanakan pengukuhan Pengurus IATI periode 2020-2024.
Audit teknologi, lanjutnya, merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional terutama jika dikaitkan dengan tujuan agar Indonesia maju, mandiri, dan makmur sesuai dengan Visi Indonesia 2045. Audit teknologi sangat diperlukan saat pemilihan teknologinya atau istilahnya pra audit.
Hammam mencontohkan, apabila Indonesia ingin menerapkan sistem pemilu elektronik yang menggunakan sistem e-voting dan e-rekapitulasi, kita perlu meninjau dan memastikan bahwa seluruh sistem itu berjalan sesuai dengan tata kelola yang benar.
“Inilah peran dari auditor teknologi yang diampu oleh IATI dalam memastikan keberhasilan penerapan sistem-sistem yang berjalan di Indonesia. Untuk itu, audit harus memiliki integritas dan dilakukan secara profesional dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing auditor,” terangnya.
Hammam berharap IATI akan menghasilkan peta jalan audit teknologi Indonesia dan memberikan masukan kepada pemerintah. Ia juga berharap Kepengurusan IATI 2020-2024 dapat berjalan dengan baik, menghasilkan terobosan di dalam peta jalan audit teknologi, serta menghasilkan program kerja yang betul-betul dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan demikian IATI akan menjadi sebuah organisasi lembaga penunjang yang kredibel, yang memang mendeliver dan menghasilkan karya-hasil hasil audit yang memiliki integritas, profesional dan akuntabel,” tuturnya.
Wakil Ketua IATI, Gatot Dwianto yang juga menjabat sebagai Deputi Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mengatakan kedepan pihaknya akan perkuat mensertifikasi para auditor teknologi. Untuk mewujudkan hal itu, salah satu program kerja IATI adalah akan membangun lembaga sertifikasi kompetensi.
“Jadi semua anggota IATI bersertifikat bisa lewat BPPT melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk perusahaan atau IATI sendiri akan membangun LSP untuk perorangan. Jadi akan kita kolaborasi dan sinergikan agar menjadi kekuatan,” ungkapnya.
Gatot juga menekankan bahwa audit teknologi sangat penting terutama sebelum pelaksanaan (pra audit) agar roadmap pembangunannya jelas. “Kita ingin membantu agar iptek menjadi landasan pembangunan ekonomi Indonesia,” lanjutnya.
Sementara itu, Jarot S. Suroso yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IATI mengatakan bahwa auditor teknologi merupakan suatu profesi yang sangat penting dalam rangka pembangunan industri Indonesia. Tanpa adanya audit teknologi yang bagus maka seluruh pembangunan Indonesia akan kacau balau, bisa terjadi kesalahan, kecelakaan, dan bisa berdampak negatif pada pembangunan itu sendiri.
“Inilah peran IATI untuk memastikan bahwa seluruh pembangunan yang ada memang sudah berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.
