Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT Pelni (Persero) sepakat untuk mengadakan kerjasama audit energi. Saat ini, kebutuhan bahan bakar untuk operasional 24 kapal milik PT Pelni sangat tinggi, sekitar Rp. 1,4 Triliun/tahun atau 60% dari total biaya operasianal perusahaan.
Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar mengatakan kerjasama audit energi antara BPPT dan PT Pelni sudah dimulai sejak 3 April 2014. Kerjasama ini didasari pada upaya penghematan bahan bakar untuk menekan biaya operasional PT Pelni.
“Sejumlah staf BPPT ikut pelayaran kapal Pelni selama 14 hari untuk melakukan audit teknologi, karena diduga penggunaan energi kapal tidak efisien,” katanya saat penandatangan MoU antara BPPT dengan PT Pelni di Jakarta, Kamis (10/4).
Marzan berharap audit ini bisa meningkatkan efisiensi sepuluh persen atau setara dengan Rp 140 Miliar. Jika efisiensi bahan bakar sudah dihasilkan, maka harus diikuti modifikasi atau perbaikan kapal.
Audit energi ini melibatkan Balai Besar Teknologi Energi (B2TE), UPT Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH), Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) dan Pusat Audit Teknologi (PAT).
B2TE-BPPT telah banyak melakukan kegiatan perekayasaan dan penerapan teknologi di sektor energi dalam rangka membantu ketersediaan energi nasional. Di antaranya perekayasaan teknologi efisiensi energi melalui audit energi untuk memetakan penggunaan energi dan potensi penghematannya.
Audit energi di bangunan dan industri memberikan rekomendasi potensi penghematan energi sebesar 5 – 30% dari penggunaan energi total. Penghematan energi ini sebagai prasyarat akreditasi ISO 50001 dan dan akreditasi Green Building. Penerapan Sistem Informasi Monitoring Energi (SIME) untuk pengelolaan energi yang efisien di B2TE-Serpong, bisa dijadikan model untuk diterapkan di gedung lain.
Audit energi pada industri dan bangunan komersial, pada prinsipnya dapat dilakukan di kapal-kapal PT Pelni tersebut. PT Pelni juga membutuhkan teknologi penyediaan air bersih di kapal atau energi alternatif untuk penghematan energi.
Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dan memacu terjalinnya kerjasama teknis untuk menjawab kebutuhan dari PT Pelni sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh BPPT. Sumber Peltek-B2TE
