Persoalan pangan, air dan energi terkait erat dengan kebumian. Namun penanganan berbagai persoalan itu tidak dikaitkan dengan ilmu kebumian sehingga pembahasannya menjadi tidak fokus.
Sementara itu di Indonesia masalah kebumian tersebar di berbagai institusi misalnya pangan merupakan tanggungjawab kementerian pertanian, air ditangani oleh kementerian pekerjaan umum, dan energi oleh kementerian energi sumber daya mineral. Demikian halnya secara keilmuan di Indonesia ada beberapa asosiasi profesi kebumian.
Menurut Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi, sejak adanya Undang-undang Informasi Geospasial, No.4 Tahun 2011 tertuang jelas semua rupa bumi Indonesia harus berdasarkan peta dasar yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yakni BIG.
“Sejak itu paradigma pembuatan peta harus diubah. BIG bertanggungjawab menjamin pembuatan peta yang mudah diakses. Untuk itu ada yang namanya Ina Geoportal yang bisa bermanfaat mengetahui rupa bumi Indonesia dan bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih jauh lagi,” ujar Asep Karsidi pada seminar sehari tentang Global Geodetic Observasing System of IAG and Its Impac National dan Regional Reference Frame di Jakarta, Rabu (25/7).
Di tingkat internastional Asep menyinggung keberadaan IUGG (International Union for Geodesy and Geophysics) yang masih belum berperan aktif melaksanakan fungsinya. Padahal ia berharap IUGG bisa berkontribusi terhadap permasalah kebumian di Indonesia.
“Indonesia ini gudang bencana, sering banjir, gempa, gunung meletus, pemanasan global.Semua itu seharusnya menjadi tema menarik untuk IUGG berkontribusi memberikan solusinya,” kata Asep.
Agar kegiatan kebumian IUGG di Indonesia ini menjadi fokus menurut Asep pihaknya akan melakukan pendekatan ke pemerintah supaya bisa masuk dalam kegiatan pembangunan di Indonesia dan mendapat dukungan dari pemerintah. Selain itu ia juga akan melibatkan asosiasi profesi kebumian yang ada di Indonesia untuk membicarakan kerangka besar penangangan permasalahan kebumian.
Sejak masuknya Indonesia di IUGG, Indonesia belum memiliki grand design asosiasi profesi kebumian. Gagasan grand design tersebut nantinya akan diselaraskan dengan program pemerintah baik jangka pendek dan panjang. Sehingga kendala pendanaan bisa terpecahkan dengan melekatkannya pada program pemerintah.
IUGG adalah asosiasi profesi atau organisasi ilmiah nonpemerintah yang didirikan tahun 1919. IUGG didedikasikan kepada ilmu kebumian yang mencakup dimensi bumi, medan gravitasi dan magnet, dinamika bumi seperti pergerakan tektonik, gunung api, hidrologi, atmosfer dan ionosfer.
IUGG juga mendorong kemajuan pengetahuan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas dalam aplikasi sumber daya mineral, mitigasi bencana alam dan konservasi lingkungan hidup. Indonesia ikut keanggotaan IUGG sejak tahun 1970.
Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Iskandar Zulkarnaen memandang representasi IUGG di Indonesia belum terlihat. Komunikasi antar peneliti pun belum terjadi. Patut dipikirkan lanjutnya, upaya untuk menjahit komunikasi itu.
“Perlu dibuat grand design sehingga kita fokus pada isu tentang krisis air, dampak perubahan iklim dan gempa bumi. Sehingga tidak hanya ilmuwan yang menganggap penting isu tersebut, masyarakat dan stakeholder pun memahaminya,” ucapnya.
Untuk itu perlu pendekatan multidisiplin dan riset yang saling berinteraksi. INA IUGG harus membuat riset yang membawa hasil sehingga mampu menjadi jawaban pemecahan masalah nasional bahkan bila perlu di regional Asia Pasifik.
Diharapkan dengan adanya grand design, Indonesia tidak hanya dipenuhi koleksi hasil-hasil penelitian yang mengacu ketertarikan institusi semata tetapi mengembangkan isu kekinian.
International Association of Geodesy Executive Comitee Harald Schuh menyatakan saat ini dunia mendapat tantangan baru terkait geoscience seiring meningkatnya bencana alam dan pemanasan global.
Dukungan BPPT
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Marzan A Iskandar, menyatakan dukungan adanya kerangka besar kebumian Indonesia.
Marzan juga mengakui sampai saat ini masalah kebumian, geospasial dan peta banyak pihak yang menanganinya. BPPT juga memiliki data tentang hujan dan genangan di DKI, data potensi tanaman padi, data organisme perusak tanaman.
“Mestinya semua itu bisa disatukan dalam sebuah portal. Kalau BIG sudah memiliki Ina Geoportal, maka BPPT bisa berbagi konten informasi untuk Ina Geoportal,” kata Marzan.
Marzan mengharapkan Ina Geoprotal itu bisa menjadi sarana informasi tentang kebumian yang mudah diakses dan bisa menjadi data bagi program-progam sektor kebumian yang sudah ada selama ini.
Selain itu catatan bagi BIG dalam mengelola Ina Geoprotalnya yakni masalah jaminan keamanan dan hak serta kewajibannya harus diatur.
Untuk membantu keamanan tersebut Marzan menyebutkan BPPT punya kemampuan dalam mengelola data dan portal dengan komputerisasi awan (cloud computing). Sistem servernya bisa dikelola oleh BPPT sehingga BIG menurut Marzan tidak perlu membangun sistem server yang baru karena bisa menggunakan yang ada di BPPT.
“Keamanan pengelolaan terjamin karena dikelola oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya,” katanya. Dengan memafaatkan sarana yang data maka secara logika akan memudahkan dan bisa lebih murah biayanya.
