JAKARTA – Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) untuk mencapai sinergi pembangunan IG secara nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/4/2016). Rakornas IG 2016 bertujuan mensinergikan penyelenggaraan IG oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah terkait percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) skala 1: 50.000 sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2016.
Kepala BIG, Priyadi Kardono dalam sambutannya menyampaikan Rakornas IG 2016 akan fokus membahas kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IG dengan tingkat ketelitian peta pada skala 1:50.000. “Kita akan memanfaatkan simpul-simpul jaringan yang ada di 19 Kementerian/Lembaga untuk bisa berkoordinasi dan bertukar data,” kata Priyadi.
Percepatan pelaksanaan KSP bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. “Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi potensi konflik terkait pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan yang selama ini seringkali terjadi,” lanjutnya.
Menurut Priyadi, sebelum Rakornas IG 2016, BIG telah mengadakan Pra Rakornas pada 14 April 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta. Berbagai hal terkait dengan proses kompilasi, intergrasi dan sinkronisasi informasi geospasial telah diidentifikasi selama kegiatan Pra Rakornas.
Dalam Pra Rakornas tersebut BIG menyerahkan Peta Dasar Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 seluruh wilayah Indonesia kepada 18 K/L untuk digunakan sebagai peta dasar dalam penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT). “Rencananya ada 85 tema yang harus diselesaikan pada tahun 2018. Pada 2016 diharapkan sudah ada 17 tema yang terkumpul,” terang priyadi.
Untuk itu, lanjut Priyadi, dalam Rakornas IG 2016 akan dibahas komitmen-komitmen bersama pada 2016 dan tahun-tahun berikutnya. “Pada tahun 2017, kita meminta kepada teman-teman di K/L untuk komitmen pada pengajuan anggaran. Sekarang pemerintah sedang merencanakan pemotongan anggaran tahun 2016. BIG juga terkena pemotongan anggaran 155 Milyar. Mudah-mudahan hal ini tidak mempengaruhi start kami untuk menyelesaikan percepatan satu peta skala 1:50.000,” kata Priyadi.
Dalam Rakornas ini juga akan dibahas mengenai standar proses dan produk terkait kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dari 19 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Standar proses dan produk ini diperlukan mengingat keterbatasan ketersediaan dan heteroginitas IGT yang tersedia cukup tinggi.
Heterogenitas IG juga terkait dengan format atau ekstensi data. Sementara tuntutan atau prasyarat perbaikan tatakelola dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada IG yang berkualitas, yaitu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam Rakornas IG 2016 diluncurkan data citra tegak satelit resolusi tinggi. “Pada 2015, BIG baru memperoleh data citra satelit reolusi tinggi di sebagian wilayah Indonesia. Kita masih memerlukan data citra untuk bisa sampai skala 1:50.000 yang nantinya akan digunakan untuk detail tata ruang dan juga untuk peta desa dan pemetaan lahan sawah dan lain-lain,” lanjutnya.
Priyadi menyampaikan, kita akan mengenal rencana pembangunan kalau sudah memetakan desanya. “Peta desa adalah yang terkecil. Kalau seluruh peta desa bisa diselesaikan seluruh Indonesia maka tidak akan ada tumpang tindih. Jika peta desa bisa diselesaikan dengan cepat, banyak manfaatnya misalnya masalah perijinan,” ungkap Priyadi.
Rakornas IG 2016 dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil dan Kemenko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Rakornas dihadiri 450 peserta dari perwakilan K/L dan Pemerintah Daerah.
