Sesuai ketentuan undang-undang, Badan Informasi Geospasial (BIG) harus menyediakan peta dasar skala 1:1.000. Untuk mewujudkannya BIG membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Untuk membuat peta berskala itu dengan luas Indonesia 8 juta kilometer persegi tidak mungkin dilakukan sendiri oleh BIG. Hingga saat ini, BIG sudah menyediakan peta berskala 1:100.000, 1:50.000 dan 1:25.000,kata Kepala BIG, Asep Karsidi seperti dikutip Suara Pembaruan, di Makassar, kemarin.
Untuk itu Kepala BiG melakukan penyerahan peta rupa bumi Sulawesi Selatan kepada pemangku kepentingan di Makassar. Peta yang diserahkan merupakan peta rupa bumi dengan skala peta 1:25.000 yang berisi potensi dan kondisi serta informasi sebaran sumber daya dapat diketahui secara rinci. Misalnya saja bangunan dengan seluas 25 meter persegi atau sumber daya alam sepanjang 25 meter dapat terindentifikasi. Informasi geospasial tersebut sangat bermanfaat untuk penyusunan tata ruang.
Penyerahan peta itu juga dimaksudkan dalam mendukung percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di wilayah timur. “Seluruh wilayah Indonesia akan terpetakan dalam skala 1:1.000. Sulsel bisa menjadi pool (pusat) wilayah yang potensial untuk mengejar pembangunan di Indonesia barat. Berikutnya di tahun 2013 seluruh Sulawesi dan beberapa Kalimantan juga menyusul untuk diberikan peta berskala 1:25.000,” ujar Asep Karsidi.
Asep memastikan peta informasi geospasial dasar Sulsel yang dipotret selama enam bulan ini valid dan menjadi bahan pembanding dan penyesuaian jika ada produk peta daerah yang lama. Sehingga fakta baru ini bisa menjadi bahan rujukan dan tidak memunculkan konflik.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulsel Idrus Hafied menilai peta rupa bumi berskala 1:25.000 yang diserahkan BIG merupakan aset berharga. Sejauh ini Sulsel hanya memiliki peta skala 1:50.000 yang dibuat periode tahun 1983-1990, sehingga jika ingin mengukur jalan yang mau diperbaiki butuh waktu lama, dengan peta baru diharapkan bisa diperkirakan dari sebelumnya dan perencanaan daerah menjadi lebih baik.
Ia menyatakan dengan adanya peta baru diperlukan regulasi baru seperti revisi aturan tata ruang. Selain itu, peta baru ini diharapkan bisa membangun koneksi infrastruktur seluruh daerah di Sulawesi seperti Kendari dan Gorontalo. ” Potensi alam akan kita lihat dihubungkan antar masing-masing dan sungai mana yang bisa dikaitkan satu provinsi dengan provinsi lainnya,” ucapnya.
