Distribusi sumber daya alam yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah. Sehingga hampir semua instansi saat ini baik di pusat maupun di daerah telah memahami pentingnya data dan informasi geospasial.
Di sisi lain pengadaan data spasial umumnya sangat mahal dan membutuhkan waktu yang panjang. Hal itu disadari Menteri Negara Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta saat membuka Rapat Kordinasi Daerah Informasi Geospasial 2013.
“Kendala pelaksanaan pembuatan informasi geospasial di daerah adalah pendanaan dan yang jelas adalah kendala sumber daya manusia (SDM). Karena tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia geografi. Bagaimana mengatasinya? Kemenristek ada program-program yang dikaitkan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang mendatangkan ahli-hali ke daerah,” tutur Gusti kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/4).
Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi pada kesempatan itu mengatakan dalam mengatasi keterbatasan dana dia menyebut agar daerah mempunyai strategi untuk membuat informasi geospasial tematik. “Untuk itulah kami mengadakan kordinasi dengan daerah,” ucap Asep.
Asep melanjutkan bahwa saat ini setiap wilayah harus mengetahui peran penting informasi geospasial. Karena hampir 90% keputusan kebijakan itu menyangkut tata ruang publik. “Setiap daerah juga harus mengetahui bahwa sesuai ketentuan undang-udang geospasial, informasi geospasial mengalami terminologi baru, yaitu BIG menjamin ketersediaan informasi geospasial yang mudah di akses dan dipertanggungjawabkan” katanya.
Kebutuhan data informasi geospasial juga diutarakan Max Pohan dari Bappenas yang menyebutkan data wilayah yang tidak jelas menjadi sumber konflik seperti pada pemilihan kepala daerah atau batas wilayah suatu daerah terkait dengan kekayaan alamnya.
“Informasi Geospasial dalam pembangunan di daerah sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada informasi yang akurat maka hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan,” kata Max. Untuk melaksanakan geospasial ini, lanjut Max sekarang ini di berbagai daerah dan pusat sedang dibangun simpul jaringan informasi geospasial.
Dalam Rakorda Informasi Geospasial 2013 ini diharapkan dapat terbangun sebuah komitmen bersama dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial jangka pendek, menengah maupun pankang. Komitmen tersebut diwujudkan dalan bentuk Rencana Aksi Nasional di Daerah dalam bidang Informasi Geospasial Tahun 2014.
