Kementerian Kehutanan sedang mengodok regulasi yang mewajibkan bagi pemegang izin konsensi hutan tanaman industri (HTI) dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat disekitar HTI dalam pengembangan lahan pangan. Upaya ini dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan meredam konflik sosial di sekitar konsensi HTI.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Bambang Hendroyono mengatakan di Jakarta, Selasa (17/12), sesuai dilansir Kompas. “Pembangunan HTI tidak akan berhasil tanpa memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus memiliki lahan untuk digarap dengan pendampingan pemegang konsensi HTI sehingga rakyat menjadi sejahtera dan potensi konflik sosial bisa dicegah,” tegas Bambang.
Saat ini, sebanyak 252 unit managemen mengelola 10,05 juta hektar HTI. Namun, berbagai persoalan, terutama konflik sosial dan tumpang tindih, menyebabkan baru 5 juta hektar konsensi yang ditanam. Direktorat Jenderal BUK sedang membedah kinerja industri HTI. Dari 252 unit managemen HTI di 22 provensi, Kemenhut telah membedah kinerja 134 unit manajemen di Riau, Jambi, Kalimantan Tenggah, dan Kalimantan Timur.
Dari penilaian penyelesaian tata batas, rencana kerja umum, dan penanganan konflik, baru 23 unit managemen tercatat layak dilanjutkan dengan catatan dan 48 unit managemen tercatat layak dilanjutkan dengan pengawasan.
Adapun 11 unit managemen masuk kategori merah karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Menurut Bambang, Kemenhut akan memberi peringatan selama 6 bulan sebelum mencabut izin jika tidak ada perbaikan.
Ketua Bidang HTI Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna mengatakan, kondisi industry HTI sangat memprihatinkan. Menurut Nana, hanya 23 unit managemen HTI yang sehat hal ini menunjukan ada persoalan mendasar yang menyulitkan industry bahan baku berkembang. Nana mengatakan, industry kehutanan yang seharusnya berdaya saing tinggi malah terpuruk akibat berbagai persoalan yang membelit. Tumpang tindih lahan dan konflik sosial kerap menghambat ekspansi industry HTI. “Peluang peningkatan kesejahteraan rakyat sektor kehutanan sangat besar. Investasi HTI juga jalan untuk mempertahankan kelestarian hutan,” tegas Nana. Albar/TI
