Jakarta, Technology-Indonesia.com – Komisi Teknologi Pertanian dibentuk untuk menjamin peran pemangku kepentingan di daerah dalam menentukan perioritas kebutuhan penelitian dan pengembangannya serta mendiskusikan hasil pengkajian teknologi pertanian.
“Keberadaan Komisi Teknologi Pertanian sejalan dengan mandat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dalam menghasilkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi yang cocok untuk didiseminasikan secara luas,” ungkap Sekretaris Komisi Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah (Kalteng), F.F. Munier saat menyampaikan laporan pelaksanaan Temu Komisi Teknologi Pertanian 2018 di Palangka Raya, Kalteng pada Kamis (22/11/2018).
Assiten II Bidang Ekonomi dan Pemerintahan Sekda Provinsi Kalteng, Nurul Edy dalam sambutannya mewakili Gubernur Kalteng mengharapkan Komisi Teknologi dapat berperan aktif dalam memfasilitasi fungsi koordinasi dengan lembaga terkait guna menyinkronkan program-program penelitian dan mengidentifikasi isu-isu pembangunan pertanian di daerah.
Nurul Edy mengatakan keberadaan Komisi Teknologi Pertanian diharapkan dapat membantu Gubernur Kalteng dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertanian, memberikan saran dan melakukan koordinasi pelaksanaan penerapan teknologi pertanian sesuai kebutuhan masyarakat, petani, sektor swasta serta memberikan rekomendasi dan feedback terhadap proses penyiapan, penerapan teknologi pertanian.
Agenda pertemuan Komisi Teknologi Pertanian Tahun 2018 Provinsi Kalteng adalah membahas tentang Konsolidasi dan Peningkatan Kinerja Komisi serta penyampaian Hasil Rekomendasi Paket Teknologi Pertanian Spesifik Kalteng.
Ada tiga bahan rekomendasi yang disampaikan Kepala BPTP Kalteng, yaitu teknologi Jarwo Super lahan pasang surut, teknologi Perbenihan jagung serta pemanfaatan brangkasa jagung untuk silase sebagai pakan ternak.
Respon peserta yang sebagian besar dari unsur lembaga penelitian seperti Baltbangda, Dewan Riset Daerah, Fakultas-Fakultas Pertanian yang ada di Kalteng, dan SKPD terkait lingkup Prov. Kalteng cukup tinggi.
Menurut Siti Zubaidah, Dosen Fakultas Pertanian Univeritas Palangka Raya, beberapa lembaga yang terkait dengan fungsi koordinasi penelitian di daerah perlu didorong dan dilihat ekisitensinya dan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama kepada pemangku kepentingan akan pentingnya peran penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam merumuskan kebijakan pembangunan di daerah khususnya pada sektor pertanian. Dedy Irwandi/SB
