TechnologyIndonesia.id – Beras merupakan komoditas strategis yang bukan hanya menjadi sumber pangan utama, melainkan juga indikator penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Meski regulasi telah diterapkan, tantangan masih muncul, mulai dari mutu beras yang belum standar, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya kepatuhan pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian (Kementan) Husnain yang mewakili Kepala BRMP, Fadjry Djufry saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Regulasi Perberasan Nasional di Tengah Tantangan Pasar” di Kantor Pusat BRMP, Jakarta pada Rabu (24/9/2025).
“Fenomena pasar yang tidak stabil, fluktuasi harga, serta potensi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan, mengancam ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat luas,” ujar Husnain.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa tantangan perberasan tidak hanya berhenti pada aspek kuantitas. Mutu beras juga merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius karena bersinggungan langsung dengan konsumen, baik dari sisi keamanan pangan, kepercayaan publik, maupun ekonomi rumah tangga.
“Konsumen berhak memperoleh beras yang aman, bergizi, dan berkualitas dengan harga yang wajar. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi aspek fundamental sekaligus strategis untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memperoleh keadilan dalam rantai pasok beras nasional,” tuturnya.
Disamping itu, warisan budaya dan kebijakan pangan yang menjadikan beras putih sebagai simbol modernisasi juga menjadi penting untuk dikaji dalam merumuskan kebijakan perberasan. Beras putih turut berkontribusi terhadap masalah stunting karena memiliki kadar serat, zinc, dan magnesium yang rendah dibandingkan beras merah atau cokelat, yang lebih kaya nutrisi untuk mencegah stunting.
“Ketergantungan pada beras putih juga membebani ekonomi nasional, meningkatkan pengeluaran rumah tangga, dan menguras devisa negara,” imbuhnya.
Dengan demikian, mutu beras sangat memengaruhi stabilitas pangan dan kerugian ekonomi. Untuk memperkuat sistem regulasi perberasan yang efektif, BRMP melalui Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian mengembangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealia serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) beras.
Upaya ini perlu didukung kolaborasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan untuk meningkatkan mutu produk dan melindungi konsumen.
“Kami berencana akan menambah laboratorium mutu beras ini di daerah sentra. Ada 11 provinsi yang akan kita lengkapi laboratorium mutu beras. Tentu ini perlu pembinaan dan dukungan semua pihak,” ungkapnya.
Kaji Efektivitas Regulasi
FGD yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (24/9) di Jakarta ini menghadirkan perwakilan dari kementerian, lembaga, asosiasi, akademisi, dan pelaku usaha beras. Melalui forum ini, BRMP berupaya mengkaji efektivitas regulasi serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
FGD membahas sejumlah isu utama, seperti status Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras dari sukarela menjadi wajib, penyederhanaan kelas mutu, serta penguatan infrastruktur pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian.
Narasumber yang hadir antara lain Yusra Egayanti (Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Bapanas), Singgih Harjanto (Kepala Biro SDM, Hukum dan Humas, BSN), dan Zainal Abidin (Kepala BRMP Pascapanen).
Dari kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan peta tantangan utama penerapan regulasi, evaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, rekomendasi berbasis kajian mengenai status SNI Beras wajib, serta analisis penyederhanaan kelas mutu.
Hasil FGD direncanakan dapat menjadi dasar dalam penyusunan roadmap kebijakan perberasan nasional yang lebih efektif dan berkeadilan. “Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah kolaborasi yang produktif, dengan dialog yang terbuka dan konstruktif sehingga menemukan solusi terbaik untuk tantangan yang ada,” tutup Husnain.
BRMP Dorong Penyusunan Regulasi Perberasan Nasional yang Lebih Efektif dan Berkeadilan
