TechnologyIndonesia.id – Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi, serta Lembaga Verifikasi/Validasi Tahun 2025, di Kantor BSN, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini mengusung tema “Sosialisasi Standar Layanan Termutakhir dan Update Kebijakan Akreditasi.”
Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito mengatakan bahwa FKP ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan adanya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Kegiatan ini juga mengacu pada Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik.
“BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) membuka berbagai kanal masukan, tidak hanya melalui forum ini, tetapi juga lewat email dan layanan chat,” ujar Wahyu Purbowasito.
Ia menambahkan bahwa BSN telah menetapkan standar layanan publik terbaru melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 59A/KEP/BSN/3/2025 tentang Standar Pelayanan Terpadu BSN, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan akreditasi.
Hingga 2025, tercatat 2.633 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) telah terakreditasi oleh KAN. Dari jumlah tersebut, sekitar 555 LPK merupakan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, serta lembaga verifikasi dan validasi.
Saat ini, KAN telah mengoperasikan 42 skema akreditasi, dengan 37 skema di antaranya dikelola oleh Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.
FKP ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi terkini mengenai kebijakan akreditasi, sekaligus menghimpun umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan akreditasi.
“Kami terbuka terhadap masukan yang konstruktif. Kami sadar masih ada kekurangan dan terus berupaya memperbaiki, termasuk melalui penyempurnaan sistem aplikasi KANMIS (KAN Management Information System),” jelas Wahyu.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Ajib Rakhmawanto mengatakan Forum Konsultasi Publik ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat menjadi kunci strategis dalam penyelenggaran pelayanan publik.
Salah satu tugas dan fungsi Kementerian PANRB adalah melakukan perumusan kebijakan pelayanan publik dan mendorong instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan untuk membuat standar pelayanan publik.
Analis Kebijakan Kementerian PANRB, Winda Agustia berharap BSN menjadi instansi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Pelayanan prima merupakan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan yang memiliki kualitas yang melebihi harapan pengguna layanan,” terangnya.
Harapan pengguna layanan diantaranya terkait kejelasan informasi layanan; memperoleh rasa nyaman dan aman; waktu pelayanan yang cepat dan tepat; petugas yang professional; dilayani dengan adil tanpa memandang kelas, golongan, dan gender; respon terhadap pengaduan, dan lain-lain.
Untuk itu, Winda menyampaikan bahwa standar pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.
“Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan masyarakat, pakar, maupun Kementerian PANRB,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN, Fajarina Budiantari menyampaikan update kebijakan akreditasi dan informasi standar layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, serta lembaga verifikasi/validasi.
Forum ini menjadi ruang diskusi interaktif antara BSN-KAN dan para pengguna layanan akreditasi, seperti LPK, praktisi, organisasi masyarakat sipil, perwakilan pelaku usaha hingga media massa. BSN berharap forum ini dapat meningkatkan kolaborasi, menyerap aspirasi, serta menyempurnakan layanan akreditasi ke depan agar semakin andal, efisien, dan sesuai kebutuhan publik.
Tingkatkan Layanan Akreditasi, BSN Gelar Forum Konsultasi Publik 2025
