Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin memukul gong saat membuka Rakortek IGT Tahap I Tahun 2017
JAKARTA – Kebijakan Satu Peta (KSP) menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Program KSP diharapkan menghasilkan satu peta standar yang dapat mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita.
Dalam rangka pelaksanaan KSP, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Perpres tersebut juga memuat rencana aksi (Renaksi) pencapaian target 19 kementerian/lembaga (K/L) dari tahun 2016-2019.
Pada tahun 2017 target pelaksanaan PKSP diprioritaskan untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, dilakukan penyelesaian target Renaksi IGT 2016 dan proses sinkronisasi terhadap IGT yang telah terintegrasi di wilayah pulau Kalimantan.
Untuk merealisasikan target pelaksanaan PKSP pada 2017, Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanaan koordinasi implementasi KSP melalui Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (Rakortek IGT). Rakortek Tahap I tahun 2017 ini dilaksanakan atas kerjasama BIG dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan BIG memegang peranan yang cukup penting di dalam program KSP. Pelaksanaan KSP secara umum meliputi tiga tahapan yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi.
“Pada tahap pertama, BIG mengkompilasi peta-peta tematik yang telah dibuat oleh 19 K/L pada 2016 yang meliputi kawasan Kalimantan. Kita kompilasi dan verifikasi untuk memastikan kualitasnya baik. Selanjutnya BIG mengintegrasikan peta-peta tematik tersebut ke dalam peta dasar,” terang Hasanuddin saat membuka Rakortek IGT Tahap I tahun 2017 di Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Dalam pelaksanaan PKSP ini telah dikompilasi dan diintegrasikan kelompok Informasi Geospasial Tematik (IGT) terkait status, serta perencanaan ruang dan potensi. Pada tahap kompilasi, walidata IGT dengan dukungan pemerintah daerah telah mengupayakan penyediaan IGT.
Selanjutnya, IGT hasil kompilasi diverifikasi dan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD)/Peta Rupabumi Skala 1:50.000. Rasio capaian pelaksanaan KSP antara IGT terkompilasi dan IGT terintegrasi pada 2016 sebesar 81 persen.
Tahapan berikutnya akan dilaksanakan sinkronisasi antar IGT untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan isu-isu strategis terkait status perijinan dan kawasan serta tata ruang. “Sinkronisasi dilaksanakan terutama untuk melihat apakah ada tumpang tindih di lokasi,” terang Hassanudin.
Menurut Kepala BIG, Renaksi 2016 di pulau Kalimantan berlangsung dengan relatif baik. “Dari 85 tema yang direncanakan ada 78 tema yang disepakati. Karena ada beberapa tema yang tidak ada di Kalimantan seperti gunung api, jaringan rel kereta api, tsunami, dan lain-lain,” paparnya.
Setelah melalui proses verifikasi dan kompilasi, lanjut Hassanudin, dari 78 tema ini 63 tema sudah diintegrasikan dengan peta dasar yang ada di BIG. Sisanya, 15 tema masih dalam proses integrasi.
Beberapa faktor yang menyebabkan terlambatnya program PKSP tahun 2016 antara lain adanya kualitas peta tematik yang beragam sehingga perlu waktu lebih lama untuk bisa diintegrasikan. Selain itu Perpres nomor 9 tahun 2016 muncul di tengah tahun anggaran 2016 yang sudah ditetapkan. Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) geospasial.
“Kita kekurangan SDM geospasial, terutama di level menengah seperti teknisi. Di 19 K/L yang terlibat dalam program KSP kualitas SDM dengan background yang memahami geospasial juga terbatas,” papar Hassanudin.
Rakortek IGT Tahap I ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan menajamkan Renaksi PKSP tahun 2017 melalui koordinasi walidata IGT di 19 K/L yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) IGT dan Pemerintah daerah Provinsi di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Dalam Rakortek IGT dilaksanakan penyerahan peta RBI skala 1:50.000 kepada 18 pemprov di Sumatera dan Sulawesi. Rakortek juga akan membahas protokol berbagai pakai IGT terintegrasi hasil pelaksanaan KSP.
Kepala BIG menegaskan agar hasil kebijakan KSP ini bisa dimanfaatkan oleh K/L, pemerintah daerah dan masyarakat secara luas untuk proses pembangunan nasional. Target PKSP selanjutnya tahun 2018 difokuskan pada Papua dan Maluku dan pada 2019 untuk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Ia berharap Rakortek Tahap I tahun 2017 ini bisa menyepakati berbagai hal agar hasil KSP bisa segera bermanfaat bagai masyarakat.
Berita terkait : Tiga Instansi Arisan Data untuk Pembuatan Peta Rawan Banjir
