TechnologyIndonesia.id – Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia (PTPI), dan pemangku kepentingan lainnya sedang menginisiasi pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Smart Hospital.
Kehadiran standar ini menjadi tonggak penting bagi transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional menuju rumah sakit pintar yang lebih terintegrasi, efisien, aman, dan berkelanjutan. Meski akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah di sektor ini, khususnya dari sisi infrastruktur dan pemerataan fasilitas.
Mengutip CEOWORLD Magazine (2 April 2024), Indonesia menempati peringkat 39 dari 110 negara dalam Indeks Layanan Kesehatan, dengan skor 42,99 dari 100. Dari sisi infrastruktur medis dan tenaga kesehatan profesional, Indonesia memperoleh skor 64,37; untuk akses obat dan biaya 54,02; serta skor kesiapan pemerintah 55,79.
Kondisi serupa terlihat dalam laporan Statice Health International (12 Mei 2024) oleh Giovanni Elvina. Hingga 2022, Indonesia memiliki 1.058 rumah sakit umum, 1.927 rumah sakit swasta, dan 10.205 puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan primer. Namun, sebanyak 62,9 persen penduduk masih kesulitan memperoleh layanan kesehatan, dan 60,8 persen belum memiliki akses ke fasilitas kesehatan primer.
Melihat tantangan tersebut, BSN bersama Kemenkes dan berbagai pemangku kepentingan memandang perlunya standar nasional yang dapat menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengelolaan rumah sakit berbasis teknologi.
“Pengembangan SNI Smart Hospital ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden 2025–2029, yang menargetkan terwujudnya rumah sakit kabupaten/kota yang lengkap dan modern,” ujar Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka International Healthcare Engineering Fair (INAHEF) 2025 di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Sejak 2024, BSN telah mengawal inisiasi penyusunan standar ini melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, industri, akademisi, serta rumah sakit percontohan dari berbagai daerah. SNI Smart Hospital ditargetkan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2025.
“Harapannya standar ini bisa mengarahkan kita semua untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia sehingga menjadi rumah sakit yang selamat, bermutu, aman, ramah dan terjangkau atau disingkat menjadi Smart,” terangnya.
Kristianto mengungkapkan bahwa ada beberapa tahapan agar draft standar ini ditetapkan menjadi SNI Smart Hospital. Menurutnya, penetapan standar harus berbasis pada konsensus atau kesepakatan bersama antara seluruh stakeholder baik dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, para pakar, dan lain-lain.
SNI Smart Hospital ini juga diharapkan harmonis atau selaras dengan standar internasional sehingga bisa diakui oleh dunia internasional. “Harapannya nanti akan banyak orang luar negeri yang berobat ke Indonesia karena sistem kita berstandar internasional,” imbuhnya.
BSN juga mengajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam memfasilitasi penerapan standar ini di seluruh rumah sakit di Indonesia.
Dalam event INAHEF 2025, BSN menggelar Sosialisasi dan Diskusi Nasional Rancangan SNI Smart Hospital pada 23–25 Oktober 2025. Kegiatan ini akan membahas rencana implementasi serta roadmap penerapan SNI Smart Hospital nasional untuk periode 2026–2029.
Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari Forum Teknik Pelayanan Kesehatan Internasional yang diselenggarakan bersama antara BSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Perindustrian.
Pada kesempatan tersebut, Presiden PTPI, Eko Supriyanto mengatakan bahwa INAHEF 2025 merupakan forum yang lebih dari 3.000 rumah sakit, ratusan asosiasi profesi dan perguruan tinggi, serta puluhan industri dan UMKM.
“Tak hanya dari dalam negeri, forum juga diikuti oleh perwakilan rumah sakit dan kementerian kesehatan dari Malaysia, Singapura, dan Vietnam, serta menghadirkan pakar internasional dari Belanda, Jepang, Tiongkok, dan berbagai negara lainnya,” ungkap Eko.
Dengan penerapan SNI Smart Hospital, sistem kesehatan nasional diharapkan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan, standar ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan luar negeri, serta mendorong pertumbuhan pariwisata kesehatan (medical tourism) di Indonesia.
Hingga September 2025, BSN telah menetapkan 15.993 SNI, di antaranya 521 SNI yang berkaitan langsung dengan alat dan fasilitas kesehatan. Melalui SNI Smart Hospital, BSN berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya sistem layanan kesehatan Indonesia yang berdaya saing global, berorientasi pasien, dan berkelanjutan.
