TechnologyIndonesia.id – Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia. Data Bank Dunia (World Bank) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat risiko bencana dan peringkat keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan fakta tersebut saat memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam agenda Senior Disaster Management Training (SDMT) di Graha BNPB, Jakarta, pada Senin (11/5/2026).
Kepala BNPB mengajak para peserta untuk kembali menyadari bahwa Indonesia juga dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan tanah longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan, dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai “laboratorium bencana”.
Menurut Kepala BNPB, predikat tersebut bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.
Ia pun menekankan pentingnya kapasitas para pemimpin penanggulangan bencana di daerah untuk membaca situasi secara cepat dan tepat, serta mampu mengambil keputusan terukur saat menghadapi kondisi darurat.
“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata Suharyanto.
Pra-Bencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana
Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III mengikuti pelatihan ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas pimpinan BPBD di seluruh Indonesia. Para peserta dipersiapkan menjadi pemegang tongkat komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.
Pada kesempata itu, Kepala BNPB menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.
Kepala BNPB mengajak seluruh peserta meninjau kembali berbagai kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajaran dari peristiwa masa lalu dinilai sangat penting agar penanganan ke depan semakin efektif, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.
Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri; masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal.
Suharyanto mencontohkan peristiwa erupsi Gunung Dukono dan Marapi pada 2023. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kini berada di pundak para peserta SDMT yang mewakili daerahnya masing-masing.
“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Statusnya level II atau Waspada. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang. Sosialisasi menjadi hal yang harus disampaikan terus-menerus, dan itu bagian dari tugas kita semua yang ada di sini,” tegas Suharyanto.
Kepala BNPB juga mempertegas peran Kepala Pelaksana BPBD saat fase tanggap darurat. Secara khusus, Suharyanto meminta agar setiap terjadi bencana, BPBD segera membentuk posko darurat dan menetapkan status tanggap darurat.
Penetapan status tanggap darurat ini bukan berarti pemerintah daerah tidak sanggup menangani masalah. Melainkan sebagai bagian dari mekanisme administratif agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat segera turun memberikan bantuan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu. Memang itu yang sudah diatur di undang-undang,” jelas Suharyanto meluruskan.
Lebih lanjut, peserta SDMT juga menerima materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan sosial-ekonomi melalui konsep build back better.
Menurutnya, penanganan pascabencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan upaya pemulihan saat tanggap darurat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian seharusnya tidak lebih dari dua pekan sudah mulai berpindah ke hunian sementara (huntara).
Kuncinya adalah kecepatan pendataan dari BPBD yang kemudian divalidasi secara akurat. Berdasarkan data tersebut, BNPB akan memberikan dukungan huntara, baik di atas lahan milik warga maupun lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Hal ini menuntut kecepatan proses administrasi yang tetap akuntabel. Jika prosesnya lamban, masyarakatlah yang akan menanggung penderitaan lebih lama.
“Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data. Akibatnya, masyarakat semakin lama menderita. Ini jangan sampai terjadi,” tegas Suharyanto.
Tangkas, Tanggap, dan Tangguh
Suharyanto menegaskan jabatan Kepala Pelaksana BPBD adalah amanah besar yang membutuhkan keberanian, kepemimpinan, dan kepercayaan diri tinggi.
Dinamika di lapangan menuntut pemimpin penanggulangan bencana untuk mampu bertindak cepat, bijak, dan memahami strategi manajemen secara menyeluruh. Kesalahan dalam membaca situasi dapat berdampak langsung pada beratnya penderitaan masyarakat terdampak.
Setelah pelatihan SDMT ini berakhir, ia tidak ingin mendengar adanya daerah yang menyerah atau menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana.
Segala kendala yang dirasa berat harus dicari solusinya melalui komunikasi yang baik, karena BNPB selalu terbuka bagi seluruh BPBD di Indonesia. Seluruh materi SDMT diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan rasa optimisme dalam memimpin.
Di akhir sesi, Kepala BNPB menekankan kepada seluruh peserta SDMT agar memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas di daerah. Mereka yang terpilih adalah pemegang kendali rantai komando penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.
Risiko Bencana Indonesia Tinggi, Kepala BNPB Minta BPBD Siap Pegang Komando
