Badan Informasi Geospasial (BIG) bersinergi dengan pemangku kepentingan pertahanan nasional untuk mendukung ketersediaan informasi dasar geospasial sesuai aturan yang berlaku.
Untuk itu BIG melakukan sosialisasi UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial untuk mencapai kesepahaman dan kordinasi erat di antara sesama penyelenggara Informasi Geospasial.
Sementara itu adanya keterbukaan informasi geospasial yang ditandai dengan diluncurkannya Ina Geoportal oleh BIG beberapa waktu lalu di sisi lain menjadi kekuatiran pihak tertentu karena bisa membahayakan keamanan nasional.
“Adanya Ina Geoportal dalam perkembangannya rupanya menjadi kekuatiran pihak tertentu karena keterbukaan informasi yang termuat pada Ina Geoportal itu,” tutur Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi, disela Diskusi Peran Dan Komitmen BIG Dalam Mendukung Pertanahan Negara Dan Keamanan Nasional di Jakarta, Selasa (25/9).
Padahal lanjut Asep Karsidi, Ina Geoportal itu hanya menyediakan peta dasar sesuai amanat UU Informasi Geospasial. sementara untuk peta tematik merupakan tanggungjawab pihak terkait. Misalnya informasi tentang kehutanan maka yang memiliki datanya adalah Kementerian Kehutanan.
Demikian juga informasi spasial mengenai ketahanan nasional, aspek spasial mengenai lokasi pelatihan, lokasi-lokasi strategis lainnya seperti lokasi gudang dan gedung rahasia. “Informasi seperti itu tentu tidak boleh dibuka untuk publik,” tegas Kepala BIG.
Karena itu BIG tugasnya mengawal peta dasar, sementara untuk pertahanan nasional misalnya, dalam hal ini merupakan kewenangan Badan Intelejen Nasional (BIN), harus memiliki peta tematik tentang pertahanan.
Meski demikian Asep Karsidi menegaskan, pembuatan peta tematik juga harus mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan BIG sebagai badan yang satu-satunya direkomendasi untuk membuat peta dasar.
Untuk mewujudkan sinergi dengan pemangku kepentingan pertahanan nasional, BIG membutuhkan peningkatan infrastruktur dalam mendukung ketersediaan informasi geospasial. Namun yang penting menurut Asep Karsidi adalah bagaimana menyatukan pandangan dan langkah tentang aspek-asepek geospasial, termasuk hal-hal yang dirahasiakan.
“Tindak lanjut dari pertemuan hari ini yaitu untuk menjalankan tugas informasi geospasial di masing-masing institusi. Kami juga perlu menjalin kerjasama meningkatkan infrastruktur. Juga saling mendukung pengembangan sumber daya manusia bidang geospasial. Jika ada kesempatan pelatihan dari luar negeri maka BIG bisa melibatkan pihak lain terkait,” ujar Asep Karsidi.
Selain itu juga harus didukung dengan penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk menjalankan pertahanan dan keamanan nasional.
Sementara itu Direktur Topografi TNI Angkatan Darat, Sutrisno M.Ch mengatakan sudah saatnya mengembangkan teknologi intelejen geospasial untuk mendukung pertahanan negara dan keamanan nasional melalui kegiatan bertahap dalam penataan bidang organisasi, pengembangan kemampuan personel, peralatan, sistem dan pembinaan data informasi geospasial.
Di sisi lain pengembangan sistem dan alat peralatan saat ini masih belum lancar karena bidang intelejen geospasial memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh instansi sipil biasa. Sehingga masih harus terus dilakukan kerjasama antara komunitas intelejen Indonesia dengan instansi terkait di Indonesia dengan dengan luar negeri.
