Jakarta – Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kebutuhan energi. Di sisi lain, penggunaan energi berdampak pada pemanasan global. Karena itu, pemanfaatan energi yang bersih dan ramah lingkungan harus terus didorong dalam upaya pengurangan emisi karbon.
Menurut Kepala BPPT, Unggul Priyanto kebijakan energi nasional dilakukan dengan mengubah paradigma dalam memandang sumber energi dari sebagai komoditas menjadi modal pembangunan. “Paradigma kedua adalah mengubah pengelolaan dari sisi suplai menjadi pola pengelolaan dari sisi kebutuhan,” tegas Unggul dalam acara Energy Partners Gathering B2TE-BPPT bertema Clean Energy for Brighter Future, Di Jakarta, Selasa (1/12).
Di samping itu, lanjut Unggul, upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang tertuang dalam program 35.000 MW memerlukan peningkatan komponen dalam negeri. “Hal ini dapat memberikan stimulus bagi roda ekonomi nasional dan menciptakan tambahan peluang kerja baru,” kata Unggul
Balai Besar Teknologi Energi (B2TE) BPPT, mempunyai program untuk menyusun rekomendasi dan memberi masukan terkait teknologi apa saja yang harus dikembangkan dan diterapkan untuk mencapai target elastisitas menuju cita-cita kemandirian energi. “Ada lima fokus kegiatan guna mencapai tujuan tersebut yaitu riset mengenai batere, kogenerasi, boiler ultra kritikal untuk pembangkit listrik, pengembangan dan penerapan sistem manajemen energi serta Wind Hybrid Power Generation,” lanjutnya.
Untuk bidang konservasi energi, BPPT melayani berbagai pengujian efisiensi energi peralatan-peralatan  baik untuk industri maupun rumah tangga. Sehingga publik mengerti informasi keefisienan suatu peralatan sehingga mendorong untuk turut melakukan usaha konservasi energi.
Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jumain Appe mengungkapkan saat ini elastisitas energi Indonesia masih di atas 1 persen per kapita. “Artinya penggunaan energi masih terbilang tidak efisien,” lanjutnya.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, Jumain merujuk Perpres No 5 Tahun 2006 yang menyebut kebijakan energi di tahun 2025 mencantumkan pemenuhan pembangkit listrik 49.000 MW dan lima tahun ke depan ditargetkan penyediaan 35.000 MW listrik.
“Dalam pemenuhan itu, 35% porsi batubara dan jumlah batubara yang dibutuhkan besar. Karena sumber energi ini polutif, jika ingin mengembangkan harus membuang kandungan polusi melalui gasifikasi atau pencairan batubara,” ungkapnya.
Ia berharap batubara yang akan digunakan sudah mendapat sentuhan teknologi sehingga menjadi sumber energi bersih.
Kepala B2TE BPPT Andhika Prastawa, berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah sosialisasi, networking, dan berbagi tentang keberhasilan pengelolaan energi. Dalam rangka perencanaan efisiensi energi secara nasional, B2TE juga akan melakukan kajian dan penyusunan buku prosedur standar dan teknik aduan audit energi. Buku tersebut merupakan akumulasi dan kulminasi dari berbagai pengalaman B2TE di bidang audit energi.
