Jakarta, Technology-Indonesia.com – Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A dikukuhkan menjadi profesor riset bidang keamanan nasional dan isu-Isu strategis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Selasa (18/12/2018). Dalam acara pengukuhan profesor riset, Tri Nuke menyampaikan orasi berjudul Pemaknaan Baru Prinsip Non-Interference pada Penanganan Migrasi Paksa dalam Kerangka Mekanisme ASEAN.
Naskah orasi tersebut, menurut Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI ini berdasarkan fenomena aliran migrasi paksa (forced migration) yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. “Istilah migrasi paksa digunakan untuk dapat mewakili persoalan pengungsi dan pencari suaka yang bersinggungan dengan penyelundupan orang (people smuggling) dan perdagangan orang (trafficking in persons),” tutur Tri Nuke saat Orasi Pengukuhan Profesor Riset di Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Menurut perempuan kelahiran Salatiga, l Februari 1963 ini, di Asia Tenggara permasalahan tersebut tidak sedikit datangnya dari negara kawasan sendiri, yang umumnya ditangani secara bilateral atau trilateral, tetapi sangat sulit dalam kerangka Association of South East Asia Nations (ASEAN).
“ASEAN secara institusi belum memiliki mekanisme penanganan migrasi paksa. Hal ini dapat dilihat dari ketidakberdayaan ASEAN dalam menangani krisis migrasi paksa etnis Rohingya dari Myanmar secara besar-besaran pada 2017,” terang Tri Nuke yang meraih gelar Sarjana (SI) Sastra dan Budaya Rusia dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 1986.
Persoalan migrasi paksa, lanjutnya, bukan hal yang baru. Semakin hari semakin kompleks sehingga membutuhkan terobosan di evel regional, selain multilateral. Sebenarnya, Indonesia telah berupaya mendorong terjadinya internalisasi di lingkungan ASEAN melalui forum multilateral, seperti dalam Forum Bali Process. Indonesia juga mendorong ASEAN melalui forum yang menghasilkan Deklarasi Jakarta pada 2013.
Peraih Mardjono Reksodiputra Awards (2012 dan 2013) dari Universitas Indonesia (UI) ini memaparkan, tantangan terbesar bagi ASEAN adalah kepastian terhadap nilai-nilai yang disepakati, yaitu tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing (non-interference in each others internal affairs). Meskipun dalam perjalanannya ASEAN mempunyai pengalaman dalam diplomasi humanitarian, non-interference tetap membentengi isu hak azasi manusia (HAM) di ASEAN.
Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Trisaptono (alm.) dan Soemarni ini diangkat menjadi Peneliti Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 159/M Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013.
Tri Nuke memperoleh gelar Master of Art (M.A.) bidang Migrasi Internasional dari Department of Human Geography and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences, di University of Adelaide, Australia pada 2000. Selanjutnya ia memperoleh gelar Doktor di bidang Kriminologi dengan fokus pada Migrasi Paksa (Forced Migration) di Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok pada 2014.
Tri Nuke mengikuti beberapa pelatihan yang terkait bidang kompetensinya, antara lain Science and Technology Policy (S&T) dan Research and Development (R&D) Management Training Program di Seoul, Korea Selatan, tahun 2001, dan Pelatihan Metode Kriminologi “Sensitivity Issues in Research on Crime and Deviance” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, tahun 2011.
Istri dari Basuki Handoyo ini menduduki jabatan struktural di LIPI sebagai Kepala Bagian Umum, Pusat Penelitian Politik LIPI, tahun 2000-2001; Kepala Bidang Tata Operasional, Pusat Penelitian Politik LIPI, tahun 2001-2002; dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, tahun 2015-sekarang.
Tri Nuke telah menghasilkan 110 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dan makalah yang diterbitkan. Ia juga ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu sebagai pengajar sarjana (S1) di UI dan Akademi Kejuruan Ilmu Pemasyarakatan; pengajar, pembimbing, dan penguji tesis (S2) di Universitas Pertahanan; dan penguji tesis (S3) di Program Magister Kriminologi, UI.
Peraih Satyalancana Karya Satya X Tahun 2000 ini aktif dalam organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai anggota Asosiasi Ilmu Politik (AIPI), tahun 1990-1992; anggota Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network (IMFISERN), tahun 2012-2013; dan Dewan Sekretariat Asia Dialog on Forced Migration (ADFM), tahun 2015-sekarang. Ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Indonesia Management of Social Transformation (MOST), UNESCO, tahun 2015-sekarang; Dewan Pengarah Knowledge Sector Initiative (KSI), tahun 2016-sekarang; dan Dewan Pengurus Consortium for Southeast Asian Studies in Asia (SEAS IA), tahun 2017-sekarang.
Peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI ini mengatakan, upaya yang dibangun untuk mencari jalan keluar penyelesaian migrasi paksa Rohingya sepenuhnya merupakan bagian dari diplomasi humanitarian. “Perlu mengubah mandat The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center) dari penanganan akibat bencana alam ditambahkan dengan bencana sosial,” ujarnya.
Tri Nuke mengharapkan ketegasan ASEAN memilah antara kepentingan politik keamanan internal dan yang sifatnya transnasional serta regional. “Hal itu akan berpengaruh bagi negara-negara anggota ASEAN dalam bersikap dan bertindak,” ujar peraih Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2008 dan XXX Tahun 2018 dari Presiden Republik Indonesia ini.
