Menristekdikti harus meakukan reorganisasi kelembagaan sebagai dampak bergabungnya Direktorat Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi. Melalui reorganisasi kelembagaan diharapkan terjadi sinergitas antar kelembagaan sehingga menghasilkan suatu kekuatan dalam mencapai visi misi pemerintah Kabinet Kerja.
Hal tersebut diungkapkan Menristekdikti, Muhammad Nasir saat menghadiri Kongres ke-2 Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia (AFEBI), Selasa, 18 November 2014, di Pendopo Bupati Aceh Utara, Aceh. Konggres tersebut mengambil tema “Tantangan Kemenristekdikti dalam Kabinet Kerja: Kolaborasi Melalui Pendidikan Tinggi”.
Dalam melaksanakan tugasnya di Kemenristek dan Dikti, ada beberapa aturan dan undang-undang yang mengikutinya yaitu UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Panerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selain itu UU No. 02 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Menurut Menristekdikti, perlu kolaborasi antar undang-undang tersebut untuk bisa dilakukan di Kemenristek dan Dikti. Sehingga disamping proses pembelajaran di perguruan tinggi, juga harus dilakukan juga hilirisasi riset.
M. Nasir berharap agar dalam AFEBI ini bisa terbangun komunitas yang berstandar melalui lembaga akreditasinya. Harapannya, asosiasi ini mampu menghasilkan lembaga sertifikasi atau lembaga akreditasi terhadap ekonomi dan bisnis yang ada di naungan AFEBI. Standar ini akan digunakan sebagai pedoman dan ukuran perguruan tinggi tersebut telah distandardisasi dengan baik oleh lembaga akreditasi mandiri.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Malikussaleh, Apridar, bertekad menjadikan Aceh sebagai kota Pelajar. Ia mengharapkan dukungan penuh dari Kemenristek dan Dikti agar konsep pendidikan seutuhnya di Indonesia dapat terjalin dengan baik. sumber www.ristek.go.id
