Jakarta, Technology-Indonesia.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga riset pemerintah terus berupaya memperbaiki performa atau kinerjanya agar keberadaannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Melalui reformasi birokrasi (RB) seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, BRIN berupaya meningkatkan profesionalime para sivitasnya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang riset dan inovasi.
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung pembangunan nasional.
Agar usaha ini berhasil, Pemerintah Indonesia telah membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, reformasi birokrasi menjadi hal yang mutlak untuk diterapkan setiap entitas kelembagaan pemerintah.
“Reformasi birokrasi harus diterapkan di setiap kelembagaan pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing yang mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik,” ujar Handoko dalam Town Hall Meeting Transformasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Acara ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
Handoko melanjutkan, pihaknya menyambut baik upaya Kementerian PANRB yang telah memberikan ruang kepada setiap kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
Selain itu, melalui reformasi birokrasi juga mampu mewujudkan core value Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Salah satu elemen utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah pemerintahan yang efektif dan transparan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam peningkatan kapasitas riset dan inovasi untuk pencapaian daya saing Indonesia pada tataran global,” lanjut Handoko.
Menurut Handoko, BRIN telah melakukan reformasi birokrasi sejak didirikan lembaga riset ini yakni pada 2021. Hal itu diwujudkan dengan mengintegrasikan sumber daya riset dari 38 Kementerian/Lembaga (K/L).
“Sejak 2021, reformasi telah dilakukan melalui transformasi kelembagaan, sumber daya manusia, program, dan anggaran sebagai upaya menghadirkan riset dan inovasi yang memiliki kontribusi bagi bangsa dan negara,” ucapnya.
Sebagai badan baru, lanjut Handoko, kontribusi signifikasi BRIN terlihat dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai perwujudan tata kelola yang akuntabel.
Sebanyak 16.152 orang telah menerima manfaat program Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi, 15 Mitra industri memperoleh fasilitas insentif Super Tax Deduction, Rp. 206.990.083.879 nilai transaksi melalui E-Purchasing Produk Inovasi (melalui e-katalog.lkpp.go.id).
Selain itu, 2.389 paten, 352 hak cipta, 122 desain industri, 17 Perlindungan varietas tanaman dan 46 merek telah dihasilkan para periset BRIN, serta Kekayaan intelektual tersebut juga telah dilisensikan kepada 106 Perseroan Terbatas, 12 CV, dan 4 UKM/Koperasi/UD/Perseorangan.
“Sejumlah implikasi dengan hadirnya transfrormasi BRIN, telah mampu menunjukkan hadirnya negara dalam penciptaan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik, termasuk cara-cara kerja baru melalui Work from Anywhere (WFA), digitalisasi administrasi, efektivitas dan efisiensi, serta tepat sasaran penggunaan dana riset, dan terbukanya berbagai platform (open platform) mulai dari pendanaan hingga infrastruktur riset dan inovasi di Indonesia,” terangnya.
Perubahan dan integrasi BRIN merupakan reformasi birokasi penyelenggaraan riset dan inovasi nasional yang dapat juga dijadikan contoh dan pelajaran untuk K/L lain serta penguatan pelaksanaan RB Nasional.
BRIN mendukung dan berkonsentrasi untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya iptek (manusia, infrastruktur, dan dana) agar menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi pembangunan, menciptakan ekosistem riset terbuka berstandar global, inklusif, dan kolaboratif, serta menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat.
