Jakarta, Technology-Indonesia.com – Badan Standardisasi Nasional (BSN) meluncurkan Etalase Digital Produk UMKM ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM melalui platform digital. Platform ini akan terkoneksi dengan program pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bela Pengadaan.
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad menjelaskan jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 65 juta. Kontribusi UMKM sangat penting dalam menyokong perekonomian Indonesia. UMKM memberikan kontribusi 60% dari total PDB Indonesia dan menyerap 97% atau sekitar 120 juta tenaga kerja.
“Meskipun demikian, UMKM Indonesia masih menghadapi permasalahan yang kompleks. Daya saing produk UMKM masih harus ditingkatkan. Banyak produk UMKM yang masih kalah bersaing dengan produk impor baik dari sisi harga maupun kualitas,” ujar Kukuh pada peluncuran platform tersebut di Jakarta pada Selasa (30/11/2021).
Kukuh mencontohkan, UMKM terkadang kesulitan menembus pasar ekspor. Hal ini disebabkan adanya berbagai kendala diantaranya minimnya pengetahuan tentang informasi pasar luar negeri, kualitas produk belum memenuhi standar, kapasitas produksi tidak kontinyu, biaya sertifikasi yang tidak murah, kemampuan SDM masih rendah, dan kendala lainnya.
Karena itu, BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, berkontribusi meningkatkan daya saing produk UMKM melalui pembinaan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI.
“Dengan sertifikat SNI yang diperoleh, UMKM menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya dan kepercayaan pelanggan meningkat yang pada akhirnya meningkatkan penjualannya. Produk UMKM yang sudah mendapat sertifikasi SNI terbukti mampu meningkatkan keberterimaan di pasar nasional maupun global,” tambahnya.
Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI merupakan salah satu kontribusi BSN untuk UMKM. Platform digital ini dikembangkan sebagai etalase produk UMKM Indonesia yang telah memenuhi persyaratan SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kukuh mengatakan, platform digital ini juga merespon era Revolusi Industri 4.0 yang telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Terjadinya peningkatan yang sangat cepat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things, Human-Machine Interface, dan merebaknya fenomena sharing economy.
“Pemanfaatan teknologi informasi telah mendisrupsi berbagai kegiatan manusia, termasuk dalam transaksi perdagangan. Kegiatan perdagangan menjadi sangat terbuka lebar termasuk bagi UMKM,” jelas Kukuh.
Para pelaku UMKM pun telah memanfaatkan platform sosial media dan marketplace untuk mempromosikan produk yang dihasilkan. Hingga saat ini diperkirakan baru 15,9 juta atau sekitar 24% dari 65 juta pelaku UMKM yang telah memanfaatkan integrasi menuju teknologi digital. Dan ini harus ditingkatkan lagi.
Dengan gambaran di atas maka Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi para pelaku UMKM yang telah menghasilkan barang dan atau jasa yang telah memenuhi SNI untuk mempromosikan produknya yang setiap waktu dapat diakses oleh calon pembeli dalam negeri maupun luar negeri.
“Upaya ini adalah bentuk dukungan untuk memperkuat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden RI pada 14 Mei 2020. Dan juga menjadi bagian dari percepatan digitalisasi ekonomi sesuai arahan Bapak Presiden dan juga untuk meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh akses eksklusif terhadap produk asli Indonesia berkualitas yang dibuktikan melalui pemenuhan persyaratan SNI,” tegas Kukuh.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi peluncuran Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI serta dukungan fasilitasi sertifikasi SNI untuk UMKM.
“Tembusnya produk UMKM nasional di pasar global merupakan salah satu cita-cita Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sebagai program yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pendampingan UMKM. Untuk mencapainya, diperlukan keselarasan atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dengan standar dari masing-masing segmentasi pasarnya,” ujar Luhut.
Karena itu, penerapan SNI menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan dalam pengembangan sektor UMKM, yakni legitimasi atas kualitas produk UMKM. Hal ini bersifat krusial, sebab dengan ditetapkannya standar maka akan menjadi acuan bagi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas dan kreativitasnya.
Luhut mengungkapkan salah satu poin penting dalam penguatan UMKM adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Semakin gencar produk-produk UMKM nasional dipromosikan, maka akan semakin besar pula peluang produk UMKM tersebut dikenal lebih luas.
“Saya berharap diluncurkannya Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI pada hari ini akan berkontribusi meningkatkan perhatian dan antusiasme untuk mendukung UMKM nasional,” pungkas Luhut.
Peluncuran Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara RI, Erick Thohir; serta Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki juga dirangkaikan kegiatan penyerahan sertifikat SNI secara virtual kepada 52 pelaku UMKM yang sudah berhasil mendapatkan Sertifikat SNI produk, sertifikat sistem manajemen SNI ISO 9001 dan sertifikat HACCP.
UMKM ini berasal dari Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam pembinaan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI kepada UMKM, pada 2021 BSN bersinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik kementerian, Lembaga, Bank Indonesia, BUMN, Perguruan tinggi, dan sektor swasta. Antara lain: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, PT Pupuk Kaltim, dan PT Amka. BSN juga mendorong semakin banyak para pihak yang ikut berkontribusi dalam fasilitasi sertifikasi SNI kepada UMK.
BSN Luncurkan Etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI
